Top News

JAKARTA - Islam adalah agama damai sehingga munculnya ghirah ummat Islam untuk bersatu dan bersaudara tidak bisa dipandang sebagai ancaman. Persatuan dan persaudaraan ummat Islam Indonesia yang terus bergelora seharusnya dimaknai sebagai potensi bangsa untuk menjaga kedaulatan bangsa. Karena jangankan darah, nyawa pun siap diberikan untuk negara asalkan potensi yang dimiliki ummat ini tidak dikebiri dan tidak diperlakukan secara zhalim.

Tuduhan kepada ummat Islam tidak Pancasilais, anti-Bhinneka Tunggal Ika, intoleran, adalah upaya yang ingin memecah belah bangsa. Bahkan sesama ummat Islam mulai diadudomba padahal ummat saat ini sudah reaktif dan skeptis terhadap informasi-informasi hoaks dan fitnah yang terus diembuskan para penghianat bangsa dan penghianat Pancasila.

"Aksi Bela Islam jangan dianggap sebagai ancaman. Ini adalah potensi ummat Islam yang harus direspons dengan positif. Islam adalah agama damai, jangan terpurukkan mereka. Islam kalian tuduh dengan berbagai tudingan. Padahal, kalau ada ummat paling ingin tegakkan NKRI, itulah Islam.  Ummat Islam tidak hanya menyiapkan darahnya untuk NKRI, tetapi sudah menyiapkan nyawanya," tegas Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir pada Subuh Berjamaah di AQL Islamic Center, Jakarta, Ahad (22/1).

Pimpinan AQL Islamic Center ini mengatakan, toleransi sudah dan struktur sosial Islam sudah diatur sebaik mungkin untuk kebaikan ummat manusia. Konsep Islam "lakum diinukum waliyadiin" atau "bagi kalian agama kalian dan bagi saya agama saya" sangat ideal dalam tatanan masyarakat bergama. Inilah wujud toleransi ummat Islam, Islam adalah pemimpin bagi Islam, dan ummat lain juga hanya jadi pemimpin bagi ummat lain. Inilah yang ditegaskan dalam Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 51. 

"Orang yang memilih pemimpin kafir, cara berpikirnya hingga pada semua sikapnya akan sama dengan pemimpinnya. Karena agama rakyat tergantung agama pemimpinnya, budaya rakyat tergantung budaya pemimpinnya," katanya.

Dengan begitu, kaum mayoritas haruslah dipimpin dari kalangannya. Itu berlaku bagi ummat Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Karenanya, KH Bachtiar Nasir mengingatkan, aksi ummat yang dimotori GNPF MUI tidak perlu dikhawatirkan sebagai ancaman. "Shalat subuh jamaah bukan siaga perang. Ini adalah peran ummat untuk membangkitkan izzah ummat Islam," kata Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat ini. 

Subuh Berjamaah AQL Islamic Center mengangkat tema " Tegakkan Al-Maidah 51". Jamaah yang hadir dari berbagai wilayah di Jabodetabek itu memadati Masjid AQL dan meluber ke jalan hingga beberapa shaf. (Azh)

MELIHAT DONALD TRUMP DARI SUDUT PANDANG YG BERBEDA

Oleh Iqbal Ramadhan - ‎MCA MUSANIF TEAM

Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika ke-45 diwarnai aksi protes & demonstrasi, sosoknya yang dikenal Rasis, Anti Islam dan juga terkesan memusuhi Tiongkok tidak disukai oleh warga Amerika sendiri. Bahkan diberbagai belahan dunia banyak yg membencinya. Tidak mengherankan jika banyak kecemasan yg dibuat oleh orang ini.

Perlukah Umat Muslim Khawatir Terhadap Kebijakan Politik Donald Trump?
 *
Saya rasa perlu tapi tidak usah juga berlebih-lebihan. Kampanye Donald Trump lebih banyak ke retorika politik, sekedar siasat meraup simpati dari kalangan pengusaha untuk turut mendanai kampanye nya. Juga untuk meraup suara dari kaum konservatif yang cemas dengan kehadiran pendatang ilegal serta imigran muslim. Dia juga tidak bisa menutup mata terhadap pasar Tiongkok yang sangat potensial dengan jumlah penduduk yang besar, belum lagi relasi bisnisnya yg banyak dari Timur Tengah, jadi sangat mungkin dia mengabaikan janji-janji tsb. Tapi taukah anda, mengapa Mike Tyson yg notabene seorang muslim tetap mendukung Donald Trump disaat banyak yg membencinya? (Googling aja, banyak kok beritanya di internet)

Menurut analisis abal-abal yg serampangan & tidak terpercaya, Donald Trump termasuk tipikal orang yg ember bocor. Biasanya, orang yg sering koar2 itu hanya omong doang, sekedar di lisan saja. Biasanya sih!! Yah.. setidaknya dia lebih jujur ketika mmbenci sesuatu, publik langsung mengetahui... dia tidak menyembunyikan apa yg tidak disukainya.
Malah trkadang... orang yg trkesan kalem & banyak janji2 politik itu susah ditebak (meskipun tidak semuanya). Sapa tau dia punya maksud trselubung yg justru lebih brbahaya jika sudah ditampuk kekuasaan, yg model begini lebih patut diwaspadai karena bisa saja suatu saat menusuk dari belakang (eits.. saya tidak menyinggung seseorang yg berinisial J...I loh ๐Ÿ˜„๐Ÿ˜‚)

DONALD TRUMP ANTI ISLAM.
Sejauh yg diberitakan media, si Trump ini memang terkesan Anti Islam. Tapi mungkin saja kebenciannya selama ini disebabkan minimnya informasi yg dia tahu tentang islam atau informasi yg dia dapat hanya informasi yg salah & menyesatkan. Bisa saja kan!! Sejarah telah mencatat bahwa Umar ibn Khattab (Radiallahu Anhu) juga pernah menjadi salah satu musuh terkuat umat islam dimasa-masa awalnya, namun setelah mengenal kebenaran islam beliau kemudian berbalik arah menjadi muslim sekaligus pelindung umat islam. Bukankah Allah subhana wa ta'ala adalah Maha Zat pembolak-balik hati. Dialah pemilik segala hati, kita hanya miniatur alam semesta. Hidayah tidak ada yg tau, dia bisa datang kepada siapa saja & kapan saja. Jadi tidak usah terburu-buru menganggap Donald Trump sebagai musuh umat muslim.

Bagaimana jika suatu saat Donald Trump tiba2 mengenal islam dengan benar & dia terkesima dgn ajaran islam. Tentu hal ini akan berpengaruh, cepat atau lambat pandangan dunia terhadap islam akan berubah & perkembangannya akan semakin tumbuh besar. Mari kita doakan semoga saja Donald Trump mendapat Hidayah-Nya & kebijakan politiknya mendatang tidak mencederai umat muslim.

Coba anda bayangkan, ketika Donald Trump telah menjadi muallaf (insya Allah), dia mengumandangkan adzan dimasjid & telah mengganti namanya menjadi Donaluddin. Masya Allah

MAKE KHILAFAH GREAT AGAIN
Jakarta  - Ustadz Bachtiar Nasir menyebut seruan dan tindakan tidak memilih alias golput dalam pemilihan umum atau pilkada adalah sebuah tindakan pengkhianatan. 

"Kalau anda golput itu pengkhianatan. Bagaimana anda melucuti senjata saudara yang sedang berperang dengan musuh. Ini kekeliruan besar," ungkap Ustadz Bachtiar dengan bahasa kiasan saat konferensi pers Muzakarah Ulama dan Tokoh untuk Gubernur Muslim DKI Jakarta, di Masjid Al-Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan. 

UstadzBachtiar menyarankan kepada umat yang selama ini masih berpegang pada pendapat atau pendirian golput supaya tidak malu-malu untuk tanazu' (menyelisihi pendapatnya itu) dan mengubah prinsipnya yang kini jelas-jelas bertentangan dengan fakta. 

"Berhentilah bertikai, atau setidaknya diam. Jangan pegangin teman yang sedang digebukin musuh di depan. Ini perlaku yang tanpa disadari oleh mereka yang golput," tandasnya. 
Menurut pimpinan AQL Islamic Center ini, umat harus mengikuti pendapat yang telah disepakati para ulama. Jikapun mereka berbeda pendapat, ia menyarankan supaya mengikuti hasil musyawarah mufakat para tokoh dan ulama. Kondisi saat ini. kata Ustadz Bachtiar, tidak ada alasan bagi umat untuk tidak memilih. 

"Dia harus ikut milih, terutama daerah krusial seperti Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Wajib hukumnya umat Islam mengambil posisi akhofu dhararain (memilih kerusakan yang lebih ringan diantara dua kerusakan, red)," pungkasnya.  

Senada dengan Ustadz Bachtiar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua periode yang lalu, KH A Cholil Ridwan menegaskan bila Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Padang Panjang 2009 lalu telah menegaskan haramnya golput. Menurutnya tindakan golput telah menyumbang kekalahan umat Islam dalam setiap even politik seperti Pilpub, Pilgub dan Pilpres. "Golput itu haram, merugikan perjuangan umat," tandasnya. 

red: shodiq ramadhan

Sumber Suara Islam
Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan umat Islam yang tidak menggunakan hak pilih atau golput justru akan merugikan Islam.

"Kajian kami, golput justru merugikan umat Islam ke depannya," ujar Din usai konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Oleh karenanya, Din yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Terlepas adanya ormas yang mengajak untuk golput.

"Kalau ada ormas mengajak untuk golput, itu hak mereka," kata dia.

Fatwa MUI mengenai ajakan untuk menggunakan hak pilih dikeluarkan pada 2009.

Dalam fatwa tersebut umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunya kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. 

Kemudian, umat Islam juga wajib memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Pada kesempatan yang sama, Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam mengajak masyarakat untuk melawan politik uang.

"Kami menyerukan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia untuk mencegah, melawan, dan melaporkan politik uang serta suap-menyuap sebagai bentuk risywah yang dilarang Islam," ujar salah seorang anggota forum, Bachtiar Nasir.

Selain mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, forum itu juga menyatakan bertekad untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dan kekompakan dalam menghadapi masalah dan tantang umat Islam dan bangsa.

Forum itu menolak setiap gelagat dan upaya yang ingin memberi peluang bagi pengaruh dan dominasi kekuatan asing dan mendiskreditkan peran umat dalam pembangunan.

Mengecam keras upaya kelompok pemilik modal dan konglomerat hitam yang berupaya mendikte dan mengendalikan perpolitikan Indonesia.

Terakhir mengajak umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih caleg yang seiman dan berdasarkan kata hati.(*)

Sumber: Antara

Jihad Global, Jihad Konstitusi, Bela Islam 

Oleh : Harri Ash Shiddiqie 

Dulu, 50 tahun yang lalu, istilah jihad masih bersifat lokal. Suatu gerakan dan aktivitas yang dicanangkan di wilayah terbatas, di Palestina, Mesir, juga di Indonesia ketika perang kemerdekaan menjelang pertempuran di Surabaya, Resolusi Jihad. Kini, istilah jihad bergema di mana-mana. Di seputar 4 November 2016, kata-kata  Jihad Konstitusi bergema ribuan kali, ia menjadi dasar aktivitas 'Aksi Bela Islam'.

Di negeri-negeri Barat, media menulis istilah jihad seiring dengan Suriah yang dilanda perang, teroris, Islamophobia dan semacamnya. Orang Eropa dan Amerika mengira-ira apa arti kata itu dengan sedikit rasa asing, jeri sekaligus ngilu.

Beriringan dengan Huntington yang mengemukakan 'Benturan Peradaban'. Anthony Giddens  menyatakan bahwa,  agenda jihad yang sifatnya lokal menjadi jihad global dikumandangkan oleh Osama Bin Laden, pemimpin Al Qaeda. Dari sana muncul konsep jihad tanpa batas teritorial, tanpa wilayah. Osama, di tempat persembunyiannya yang jauh dari Amerika, 9 September 2001,  World Trade Centre ditabrak, roboh. Banyak yang mati.

***

Hari ini, apapun yang terjadi  dengan umat Islam  tidak lepas dari proses panjang Kebangkitan Islam, di antaranya dipelopori oleh gerakan Pan Islam Jamaluddin Al Afghani (1839-1897). Gerakan yang berusaha membangunkan kesadaran umat Islam agar menjadi umat yang bersatu, kuat.

Kebangkitan Islam mulai tampak berkembang di awal abad 20. Tentu saja tidak mudah, itu sudah Ketentuan Allah, sunatullah. Hanya sebagian kecil muslim yang terpanggil. Kenapa? Pertama Sebagian besar kaum muslimin di Afrika maupun Asia memiliki penguasaan ilmu Islam yang rendah. Akibatnya ketaatan dalam akidah dan syariah (meminjam istilah Mahmud Syaltut) juga rendah. Itu ditopang oleh kuatnya budaya tradisional sampai paganisme.

Kedua, kurangnya persaudaraan dan persatuan umat. Banyak penyebabnya, selain budaya, ekonomi, politik sampai perbedaan penafsiran Alquran maupun hadis. Gerakan ini diisi oleh kalangan terdidik dengan strata ekonomi menengah. Di masa kolonialisme, baik di Aljazair, India maupun Indonesia orang-orang sedemikian sedikit, akibatnya gerakan Kebangkitan Islam tetap berjumlah minoritas.

Sekitar 1970  Kebangkitan Islam mulai tampak. Kondisi Muslim Palestina, Perang Timur Tengah dan kekejaman Israel membuat kaum Muslim sadar, menatap diri. Pengalaman teraniaya di bawah kekuasaan kolonial membuat kaum Muslimin terlibat secara intelektual dan emosional, berikutnya memberi dukungan politik kepada Palestina.

Di sisi yang lain, lepasnya kolonialisme di negeri Islam membuka kesempatan pendidikan. Kebangkitan Islam digerakkan seluruh kaum Muslimin,  semua berlomba memfasilitasi sarana-sarana  sosial, masjid, kelompok pengajian, sarana pendidikan formal, layanan kesehatan bahkan lembaga keuangan syariah. Itu membuat kaum Muslimin semakin terbuka, banyak belajar, semakin berilmu. Tidak sedikit yang belajar Islam ke negeri Timur Tengah, tetapi juga tidak sedikit yang belajar ke Amerika.

Ketentuan Allah juga... mereka dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan berkiprah dengan kapasitas intelektual, emosi dan spirit masing-masing. Sebagian terjun di dunia pemerintahan, menjadi pengusaha, terjun di bidang politik. Sebagian ada yang berpikiran liberal, sebagian menjadi militan, sebagian yang lain mengikuti jihad global.

***

Kebangkitan Islam memunculkan berbagai fenomena, itu membingungkan dunia kontemporer. Bila manusia berduyun-duyun meraih konsumerisme dan sekularisme. Kebangkitan Islam mengambil arah yang lain. Arah yang lain? Ya, Islam memprotes bahkan melawannya.

Ada pernyataan peneliti Perancis yang mengejutkan, Ernest Gellner, karena itu banyak dirujuk. Berhadapan dengan sekularisme, semua agama jadi lentur, meliuk,  sekuler masuk, kecuali Islam. Aneh, katanya, Islam tetap tegak, bahkan menjadi lebih kokoh. Penelitian yang dikutip Carvalho (University of Oxford) menyatakan, tahun 1969, jilbab hampir sepenuhnya absen di Kairo, tetapi tahun 2000 lebih 80 persen wanita mengenakannya (untuk Indonesia mungkin sekitar itu juga). Bahkan di beberapa kasus tumbuh militansi, Revolusi Islam Iran maupun peristiwa terbunuhnya Anwar Sadat di awal tahun 1980. Penelitian itu ramai dibicarakan sekitar awal tahun 1990, mungkin itu pula  yang menyebabkan Huntington mengambil kesimpulan benturan peradaban.

Bagaimana dengan Indonesia. Ulama bersatu, tegas menyatakan : Wajib memilih calon pemimpin Muslim.

Ketegasan itu menggelinding bagai bola salju. Berdengung ribuan kali lewat internet Google, FB, WA  tentang haramnya memilih pemimpin kafir. Dulu, istilah haram melekat ketat berkaitan dengan daging babi, bisa jadi seseorang yang tidak shalat, tidak berpuasa, mati-matian menolak  makan daging babi. Kini, bisa jadi ia menolak memilih pemimpin non muslim. Tentu saja ada yang tidak suka dengan ketegasan ini. Mayoritas penduduk adalah Muslim, maka partai yang para pemimpinnya banyak dari kalangan non-Muslim kemungkinan menjadi berkurang suaranya.

Ketegasan itu tidak terlepas dari kebangkitan Islam. Demikian juga dengan Aksi Bela Islam yang menghadirkan sekitar 2 juta umat Islam dari berbagai wilayah. Aksi damai terbesar di sepanjang sejarah republik ini.

Semoga kebangkitan Islam terus berlanjut, dan Allah memasukkan kita sebagai bagian yang menggelorakan kebangkitan itu, untuk memuliakan Islam, memuliakan Allah. Amin.

*)  Dosen di Jember
*) Judul Asli Jihad Konstitusi Kebangkitan Islam Indonesia
*) Sumber Republika.co.id
Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat, Dr KH Ma`ruf Amin menyampaikan kerisauannya terhadap fenomena saat ini yang membenturkan aqidah (Islam) dengan wawasan kebangsaan. Seolah kalau ulama, ustadz, dai banyak berbicara agama, maka itu dipandang, dicurigai sebagai anti-kebhinekaan, tidak pluralis, bahkan menolak Pancasila. Sebaliknya, jika bicara kebhinekaan, kemajemukan bangsa, Pancasila, maka yang terkait aqidah, harus dipinggirkan.“Jangan kita atas nama kebangsaan mengorbankan aqidah, namun jangan pula atas nama aqidah kita mengorbankan kebangsaan kita. Aqidah, agama dan kebangsaan harus kita kelola bersama secara baik,” kata Ketua Umum MUI Pusat, Dr KH Ma`ruf Amin, saat menerima sejumlah komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang bersilaturahmi ke MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Gedung MUI, Jl. Proklamasi, Jakarta, Selasa siang (17/01/2017).
Upaya membenturkan, opini yang berkembang tentang Islam versus Pancasila marak muncul di media massa, terutama media sosial, lewat postingan yang bernuansa fitnah, adu domba, dengan berbagai informasi yang menyesatkan. “Kita berharap media televisi jangan ikut terjebak. Harusnya justru mengklarifikasi, meluruskan informasi hoax. Peran KPI sangat menentukan terhadap media penyiaran,” ujar Kiyai Ma`ruf. Menurut dia, media patut cerdas menampilkan narasumber, pembicara yang layak untuk publik. Dicermatinya, ada kelompok ekstrim, baik yang semata mengedepankan aqidah maupun kebangsaan. “Kita setuju, menolak yang ekstrim-ekstrim itu, yang memperkeruh suasana,” ucapnya.
Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat, Dr KH Ma`ruf Amin menyampaikan kerisauannya terhadap fenomena saat ini yang membenturkan aqidah (Islam) dengan wawasan kebangsaan. Seolah kalau ulama, ustadz, dai banyak berbicara agama, maka itu dipandang, dicurigai sebagai anti-kebhinekaan, tidak pluralis, bahkan menolak Pancasila. Sebaliknya, jika bicara kebhinekaan, kemajemukan bangsa, Pancasila, maka yang terkait aqidah, harus dipinggirkan.“Jangan kita atas nama kebangsaan mengorbankan aqidah, namun jangan pula atas nama aqidah kita mengorbankan kebangsaan kita. Aqidah, agama dan kebangsaan harus kita kelola bersama secara baik,” kata Ketua Umum MUI Pusat, Dr KH Ma`ruf Amin, saat menerima sejumlah komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang bersilaturahmi ke MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Gedung MUI, Jl. Proklamasi, Jakarta, Selasa siang (17/01/2017).
Upaya membenturkan, opini yang berkembang tentang Islam versus Pancasila marak muncul di media massa, terutama media sosial, lewat postingan yang bernuansa fitnah, adu domba, dengan berbagai informasi yang menyesatkan. “Kita berharap media televisi jangan ikut terjebak. Harusnya justru mengklarifikasi, meluruskan informasi hoax. Peran KPI sangat menentukan terhadap media penyiaran,” ujar Kiyai Ma`ruf. Menurut dia, media patut cerdas menampilkan narasumber, pembicara yang layak untuk publik. Dicermatinya, ada kelompok ekstrim, baik yang semata mengedepankan aqidah maupun kebangsaan. “Kita setuju, menolak yang ekstrim-ekstrim itu, yang memperkeruh suasana,” ucapnya.
KPI dan MUI sepakat memantapkan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini. “Kita perlu terus mengembangkan kerjasama karena kualitas media siaran perlu terus kita tingkatkan agar umat, masyarakat luas mendapatkan sajian siaran televisi yang mendidik,” kata Kiyai Ma`ruf. Komisioner KPI yang hadir di MUI itu, Yuliandre Darwis (Ketua), Ubaidilah, Nuning Rodiyah, Dewi Setyarini, Mayong Suryo Laksono dan Agung Supriyo. Sementara Kiyai Ma`ruf Amin didampingi KH Zainut Tauhid (Wakil Ketua Umum MUI), KH Masduki Baidlowi (Ketua MUI), KH Cholil Nafis (Ketua Komisi MUI Bidang Dakwah), Usman Yatim (Sekretaris Komisi Infokom) dan anggota Komisi Infokom (Informasi dan Komunikasi) MUI Ibnu Hamad, Taryono Asa, serta Hidayati.
Menurut KH Ma`ruf Amin, media siaran selain tetap menghibur, diharapkan sajian informasinya harus dapat menjernihkan situasi, bukan membuat resah, menyebar fitnah, seperti yang banyak muncul di media sosial. “Hoax ada di mana-mana dalam medsos. Informasi di TV harusnya bukan ikut mengipas tapi harus menangkal, mengklarifikasi isu-isu yang meresahkan,” ucap Kiyai Ma`ruf yang juga Rois Aam PB NU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) ini.
Ditambahkannya, pengaruh media siaran, terutama televisi sangat luar biasa, baik dalam kecepatan sampai ke khalayak maupun dampaknya. “Nah, ini tugas KPI yang tidak hanya memantau, mengawasi tapi juga menegur, bahkan memberi sanksi terhadap media siaran yang melanggar. Kalau MUI tidak sampai ke sana, cuma melihat, mendapat aduan dari umat,” ujarnya. Diingatkannya, tugas MUI itu memberi pendapat, mengeluarkan fatwa terhadap berbagai masalah yang ditanyakan umat. “Apakah diikuti atau tidak, itu bukan tugas MUI memberi sanksi. MUI tidak mengeksekusi seperti KPI,” lanjutnya.
Ketua KPI Yuliandre Darwis menyatakan, sangat berterimakasih kepada MUI dalam memberikan masukan, menjalin kerjasama dengan KPI guna memajukan dunia penyiaran di Indonesia. Pemantauan yang dilakukan tim MUI terhadap siaran televisi, terutama selama Ramadhan, cukup berpengaruh dalam meningkatkan mutu siaran dakwah dan pendidikan. Bicara isi siaran terkait informasi agama Islam, dakwah, tentu yang lebih tahu adalah MUI. “KPI ingin terus mendapatkan masukan dari MUI. Pengelola siaran juga sangat memperhatikan masukan MUI,” ujar komisioner KPI yang baru sekitar 6 bulan menjabat itu.
Ketua MUI Bidang Infokom, Masduki Baidlowi mengatakan, kerjasama MUI-KPI diharapkan tidak hanya saat menyambut Ramadhan, namun hendaknya sepanjang tahun karena siaran dakwah di televisi berlangsung setiap hari. Ditambahkan oleh Kiyai Cholil Nafis, siaran dakwah di televisi memang patut serius diperhatikan karena banyak umat mempertanyakan mutu narasumber yang dinilai tidak pas. “Ada narasumber, dai menafsirkan Al Quran tapi keliru karena bukan ahli tafsir. Belum lagi, lafal bacaan Al Qurannya dinilai tidak pas. Itu aduan yang masuk ke MUI,” ucap Kyai Cholil.
Anggota KPI Nuning Rodiyah menyatakan, indeks siaran televisi meningkat selama Ramadhan. Hal itu diharapkan dapat sebagai pintu masuk memperbaiki kualitas siaran untuk sepanjang tahun. Dia sependapat dengan Kiyai Cholil Nafis, perlunya standar kualitas para dai yang tampil di televisi. Diakui, para dai di televisi jago berkomunikasi, namun jangan isi dakwahnya tidak pas, apalagi bila sampai bacaan Al Qurannya saja salah. “Kita memang harus memperbarui MOU karena perlu disesuaikan dengan tuntutan keadaan sekarang, seperti soal kualitas dai, tayangan religi, dan lainnya,” kata Ubaidilah, rekan Nuning menambahkan.
Berdasarkan pertemuan MUI-KPI itu disepakati, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan yang mengundang para pengelola media televisi guna membincangkan permasalahan siaran dakwah, agama Islam di televisi. “Kita harapkan dalam forum itu, kesepakatan baru antara MUI dan KPI dapat ditandatangani,” kata anggota KPI Mayong Suryo Laksono. (uy)

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras kunjungan anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI. Lembaga ini mengklarifikasi bahwa kehadiran ini bukan mewakili MUI secara kelembagaan.

Ketua MUI bidang Luar Negeri KH Muhyidin Junaidi membenarkan kehadiran orang Indonesia, yang di antaranya adalah anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI di Yerusalem atas undangan Presiden Israel Reuven Rivlin. Tapi, ia menegaskan, mereka hadir tak mewakili MUI secara lembaga.

"MUI jelas mengutuk sekeras kerasnya kunjungan tersebut atas nama apa pun," Kamis (19/1).

Apalagi, kata dia, jika salah satu yang hadir itu Prof Istibsyarah sebagai ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat. "Seharusnya beliau paham posisi MUI dan Indonesia tentang Palestina," kata dia.

Terlebih kondisi sekarang, Yahudi dunia sudah di atas angin akibat sikap Donald Trump yang akan memindahkan kedubes Amerika ke Yerusalem. Sebagaimana klaim Israel bahwa ibu kota mereka pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Atas langkah Prof Istibsyarah tersebut, Muhyidin meminta ada baiknya yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI, sebelum pimpinan MUI yang mengambil keputusan. "Itu lebih baik demi muruah MUI dan Indonesia," kata dia.

NGANU MEMANG ANU


Oleh Balya Nur

Orang Prancis tidak praktis. Demen repot. Untuk mengeritik pejabat yang sok kuasa , di media pejabat itu digambar suliet. Begitulah seperti yang diceritakan Rocky Gerung di ILC TV One.

Beruntung orang Indonesia cukup praktis mengatasi kritik pada penguasa yang bisa saja diancam tuduhan ujaran kebencian. Cukup dengan menulis lima huruf tanpa harus repot menggambar siluet, sudah terbebas dari ancaman hukuman.

Lima huruf itu, “Nganu “ tiba-tiba disepakati tanpa berunding lebih dulu. Langsung populer. Bahkan pak menteri Kemkominfo juga menggunakannya ketika Karni Ilyas bertanya soal blokir akun Habib Rizieq Sihab dan FPI.

Pak menteri mengatakan, akun bapak anu bukan kemkominfo yang blokir. Padahal kalau pak menteri bilang, “ Akun Bapak Riziek Sihab bukan pihak kami yang blokir, “ penjelasan itu tidak masuk kategori ujaran kebencian. Penjelasan normal saja. Tapi kenapa Pak Menteri seperti enggan menyebut nama Rizieq Sihab?

Keengganan pak menteri itu setidaknya menggambarkan nama Habib Rizieq Sihab dan FPI telah dikondisikan identik dengan ujaran kebencian hingga ketika mau menyebut nama itu pak menteri seolah-olah terbayang wajah atasannya yang marah, atau aparat yang lantang menyuarakan “perang” terhadap apa yang disebut kaum “intoleran. “

Walaupun tidak secara langsung menyebut kaum yang mana, tapi publik sudah paham. Yang pasti bukan kaum yang menodongkan tombak tajam, mengusir ustadz Zulkarnain. Mengharamkan tanah leluhurnya diiinjak oleh ulama dari MUI itu. Bukan juga yang mencegah Jamaah Tabligh masuk ke wilayahnya, dan memaksa jamaah itu membawa kembali kopernya seperti peserta lomba nyanyi yang terkena eliminasi. Juga bukan yang bikin petisi membubarkan MUI. Sekurangnya tiga peristiwa itu adalah bentuk kesadaran masyarakat mencegah intoleransi. Katanya.

Dari diskusi di ILC TV One nampak sekali pemerintah dan dewan pers ingin sekali mengarahkan masyarakat hanya percaya berita media main stream. Setiap berita yang dimuat oleh media bukan main stream sudah pasti hoax.

Untungnya ada Pak Nukman Lutfi yang langsung membuat pucat wajah dewan pers dengan mengungkapkan fakta bahwa hoax juga dilakukan oleh media mainstream. Dan Rocky Gerung bikin wakil pemerintah di acara itu tersenyum kecut. Rocky menyebut pemerintah yang paling berpotensi menyebar berita hoax.

Sumber berita satu arah pernah dilakukan oleh pemerintah orde baru. Semua berita yang baik adalah berita yang mendapat “restu “ pemerintah. Di era reformasi tentu saja tidak bisa diterapkan lagi. Mulai dari era Habibi sampai SBY, kebebasan warga mencari sumber berita sebagai pembanding berita dari media main stream diberikan ruang.

Sekarang bagaimana? Pengguna media sosial yang diarahkan membaca berita sehat dari media main stream memang nampaknya ideal. Melindungi pengguna media dari kemungkinan terprovokasi oleh berita hoax. Tapi persoalannya, media main stream kita tidak bersih dari intervensi pemilik modal. Dan pemilik modal itu kebanyakan politisi. Para politisi itu ada beberapa yang berada dalam pemerintah. Ada juga yang bukan politisi, tapi pemiliknya pada pilpres kemarin secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi memihak pemenang pilpres.

Dalam situasi seperti itu bukan berita bohong yang diproduksi oleh media main stream, tapi milih-milih berita dan framing. Framing ini sangat ampuh hingga membuat Saeni pemilik warteg yang jelas melanggar Perda dan tidak menghomarti kearifan lokal masyarakat setempat bisa dapat penghargaan puluhan juta rupiah dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah.

Cuma memang milih-milih berita dan framing tidak masuk berita bohong atau hoax. Framing berdasarkan fakta, cuma cara penyajiannya saja yang mengarahkan pembaca sesuai dengan keinginan media bersangkutan. Ya, semacam provokasi hasanah.

Seperti halnya sekarang media main stream sedang “perang” melawan yang mereka sebut sebagi kelompok intoleransi, anti kebhinekaan, anti NKRI, anti Pancasila, tapi media main stream tidak bicara substansinya, lebih pada nama kelompoknya, atau personnya. Kebanyakan media main stream sudah menjadi jaksa sekaligus hakim.

Kelompok yang dihujani tuduhan sepihak sebagai kaum intoleransi hanya bisa mengurut dada melihat akun yang terang-terangan melancarkan fitnah dan ujaran kebencian pada peserta dan tokoh aksi 212, terbebas dalam daftar akun penebar fitnah dan hoax hanya karena akun-akun dan web itu mengaku pembela NKRI dan pengawal kebhinekaan, walaupun pada kenyataannya jauh panggang dari api.

Revisi UU Ormas, dan berita akan datangnya “pejabat” face book yang akan bertemu dengan menteri menkominfo tentu berkaitan erat dengan riuh rendah persoalan di atas. Semua cara ditempuh.

Aksi 212 memang bikin semua orang sibuk. orang-orang yang sok sibuk itu melahirkan jaksa-jaksa dan hakim-hakim jalanan. Hanya dengan mengaku dirinya sebagai pembela kebhinekaan, mereka bebas menuduh sesama anak bangsa sebagai anti kebhinekaan. Padahal mah…

Tantangan Allah S.W.T Dalam Alqur'an Kepada Orang GOBLOG.!!

Oleh : Iqbal Ramadhan

Beberapa hari yg lalu sy mendapati sebuah tulisan yg membahas sejarah singkat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, Qur'an & Hadist. Mungkin ada yg pernah melihat postingan tsb. Dia menyadur & mengedit dari tulisan Kang Hasan Bisri. Entah siapa orang ini... saya tak mengenalnya keduanya.

Yang menarik bagi saya adalah, diakhir postingannya dia menulis:

"...Jadi semua cerita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Al Quran yang terjadi di abad ke 7 di ceritakan dari abad ke 9
Dan begitulah sampai sekarang. Yakin akurat Quran dan Hadist itu?
Yakin mau DIBELA mati2an?
Ini cerita dari timur tengah lho, cerita lokal saja, masih pro kontra"
(ini juga saya edit dengan menambahkan sholawat pada belakang nama nabi & menggunakan huruf kapital pada bbrapa kata yg dianggap perlu)

Sebelum menanggapinya saya teringat salah-satu ayat dalam Al Quran:
“Maka tidakkah mereka menghayati (merenungi) Al Quran. Sekiranya Al Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya” (Q. 4:82)

Tanpa dibela, Al Quran sudah membela dirinya sendiri 1400 thn yg lalu (si penulis telat nantangnya, bahkan belum jadi sperma aja tantangannya sudah terjawab). Melalui ayat diatas tersebut, seakan Al Quran tidak hanya membela & menjawab, bahkan menantang bagi orang yg meragukannya.
Jika memang Al Quran tidaklah akurat seperti yg si penulis sangkakan, maka coba buatlah sebuah kitab yg serupa. Panggillah semua bala bantuan anda, mau itu bangsa dedemit atau bangsa asgard skalipun untuk membuat sebuah kitab yg serupa. Jika sebuah kitab mungkin terlalu sulit, maka buatlah 1 Surah saja yg serupa.
FYI surah terpendek di Al Quran itu cuma 3 ayat

Karna Al Quran adalah buku populer, bukannya orang yg menentangnya tidak ada, tapi saya percaya kalau penentang yg cuma banyak bacot itu sudah pasti buuanyak. Mungkin saja para penentang ini adalah mereka yg baru buat judul skripsi saja sudah ditolak melulu... mungkin.

“Ini cerita dari timur tengah lho, cerita lokal saja, masih pro kontra”
Sebagian besar umat beragama di dunia (Islam, Nasrani & Yahudi), kisahnya itu berasal dari Timur Tengah. Tidak ada yg memaksa kok anda harus percaya dengan kisah dari Timur Tengah, karna mungkin dia lebih percaya cerita elang jadi ojek yg biasa tayang di ind*siar adalah kisah nyata.

Alhamdulillah kami umat Muslim yakin 100% bahwa Al Quran & Hadist Shohih yg ada skrng itu akurat adanya. Saya tak perlu repot2 memaparkan tinjaun history & kebenarannya dari sisi SAINS (selain bukan ahlinya) karena semua orang yg berkeyakinan (mau itu penyembah batu akik, penyembah boneka chucky atau penyembah setan sekalipun) pada dasarnya pasti mengimani apa yg dianutnya. Toh kalau tidak meyakini, untuk apa meyembahnya?
Yang goblok itu kalau sudah tidak yakin tapi tetap mau aja menyembahnya. Kan bego...

Jadi, kalau ada orang ngaku muslim tapi tidak yakin kitabnya & suka memfitnah agamanya sendiri... itu bego atau bodoh? Bego atau bodoh?

BELAJARLAH PADA UMAT ISLAM INDONESIA

(Potret Umat Islam Pada Aksi Bela Islam dan Aksi Kawal Sidang)

Baik pada Aksi Bela Islam maupun Aksi Kawal Sidang. Inilah gambaran sederhana pada wajah wajah umat Islam jika tanpa manipulasi framming dari media-media banci yang lebih cinta kepada 'panci' ketimbang detik-detik perjuangan Umat Islam dalam membela kitab suci.

Jika masyarakat Kota Bandung bangga dengan slogan bersih, hijau, berbunga. Masyarakat Indonesia pun patut bangga dengan masih adanya Umat Islam Indonesia yg bersih, berani, dan bersaudara.
Inilah potret jujur Umat Islam dlm miniatur perilaku, yg mencerminkan sebagian kecil dari kekayaan khazanah ajaran agama-nya. Sangat kontraproduktif dengan yg selama ini masih terus saja dicitrakan dan dibentuk identitasnya oleh para pembenci ajaran yg mulia ini.

Umat Islam adalah umat yg satu (Tauhid), sekumpulan hamba-hamba dari Tuhan yang Maha Esa (Ahad-un). Rabb yang tak bernasab (Al Wahid Al Witr). Tak beranak dan tidak juga diper-anak-an (Lam Yalid - Wa Lam Yuulad). Dari pengertian itu, maka alangkah lucu dan menggemaskan bila ada pihak-pihak yg menggugat bahkan sampai melapor pada aparat menyoal ke-ESA-an Rabb yg justru ke-ESA-annya kekal dan melekat.

Jika pun ada, mungkin itulah mereka yg sedang adaptasi dengan masa puberitas, baik puber pertama maupun kedua,, hehehe. Namun, saat keseruan puber kedua tercium oleh istri pertama yg galaknya mirip si mbok yg katanya lagi koma, merekapun lantas merintih pada Tuhan Yang Maha Esa agar kembali jadi balita... (Hahahaha... Ups)

Lain halnya dengan umat Islam di negeri tetangga, dimana Dolar dan Yuan bertebaran dimana-mana, kadang dibalik peci hitam, kadang juga dibalik celana dalam #eehh. Mereka ini Umat Islam juga, sama dengan kita. Bedanya kita bersaudara, sedangkan mereka Tuhannya yg justru banyak sodara. Karena buat mereka, semua agama itu sama. Jadi bagi mereka umat Islam tetangga, mungkin ada anggapan bahwa Tuhan dari suatu agama kakak beradik dengan Tuhan agama lainnya. Entah ibunya sama atau tidak, itu sih bukan urusan kita, Umat Islam Indonesia.

Sifat mereka ini (Islam negeri tetangga) mirip dengan media yg cirinya sudah saya tulis di paragraf pertama. Hanya bedanya, jika media mencintai panci. Maka mereka umat Islam tetangga justru alergi pada panci, terutama pasca insiden Bekasi. Saking alergi-nya, untuk masak sekalipun mereka lebih memilih masak sayur pake peci ketimbang masak dalam panci.

Itulah Islam negeri tetangga lengkap dgn ciri mereka sehari-hari. Masak, goreng, dan tumis pake peci namun giliran datang musim kemarau rame-rame khilaf nampung air pake panci (?..?..?..)

Bagi mereka yang paling penting itu adalah toleransi, tak peduli agama di maki atau kitab yg di caci. Karena katanya, Tuhan usah di bela-bela segala. Agama itu suci jadi tak butuh diurusi. Eeh giliran ditanya bidan, rame-rame lapor polisi.

Itulah sedikit gambaran identitas mereka, pokoknya, "nothing important" except TOLERANSI, karena dengan begitulah dolar dan Yuan lestari abadi.

Huuuuuufh, tapi ya sudahlah..
Saya cukupkan sampai disini.
Bersyukurlah kita hidup di Negeri ini,
dimana Umat Islam paham betul bagaimana memaknai toleransi agar selaras dengan falsafah bumi Pertiwi dan tuntunan kitab suci.

Maka wahai saudara-saudara,,
Belajarlah Pada Umat Islam Indonesia.

Wassalam.
Al-Faqir,
Hizbullah Ivan

Sejak FPI didirikan pada 17 Agustus 1998, para Habaib dan Ulama pendirinya telah menjadikan Miras sebagai musuh besar yang harus diperangi dan dibasmi.
Sejak itu pula, Aktivis dan Laskar FPI di berbagai daerah di seluruh Nusantara terus menerus melakukan Razia dan Sweeping Miras. Sudah tidak terhitung, berapa banyak Aksi Anti Miras yang dilakukan FPI.
Dan sudah tidak terhitung pula berapa banyak Aktivis dan Laskar FPI yang ditangkap dan ditahan serta dipenjara dengan tuduhan "main hakim sendiri" dan melakukan "tindak anarkis perusakan" terhadap TEMPAT MIRAS.
Bahkan, tidak sedikit Aktivis dan Laskar FPI yang diculik dan dianiaya, serta dirusak rumah dan barang atau kendaraannya, bahkan ada yang dibunuh oleh para MAFIA MIRAS.
Tidak terkecuali para Pimpinan FPI di Pusat dan Daerah, ikut menjadi korban PERANG MIRAS. Termasuk saya selaku Ketua Umum FPI saat itu, pun harus ditahan selama sebulan di Mapolda Metro Jaya pada tahun 2002, dan ditahan kembali di Rutan Salemba selama 6 bulan pada tahun 2003, karena gencarnya FPI memerangi aneka kemunkaran, khususnya MIRAS.

FPI DAN KONSTITUSI MIRAS

Di tahun 2005, pasca Aksi Kemanusiaan FPI di Aceh selama enam bulan, yang telah berhasil mengevakuasi dan mengurus secara syar'i lebih dari 100.000 (seratus ribu) mayat korban Tsunami 26 Desember 2004. FPI diminta oleh Pemerintah dan DPR RI agar menstop Aksi Razia dan Sweeping Miras di berbagai daerah untuk menjaga wibawa aparatur negara, dengan janji bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, akan dioptimalkan fungsi dan perannya untuk memberantas penyakit masyarakat (pekat), termasuk Miras.
Pemerintah dan DPR RI juga mendorong FPI agar menyalurkan aspirasi Anti Mirasnya melalui Koridor Konstitusi baik di Pusat mau pun Daerah, seperti mengusulkan UU atau Perda Anti Miras.
Dalam menyambut himbaun dan seruan Pemerintah dan DPR RI tersebut, FPI mulai banyak mengurangi frekwensi Aksi Razia dan Sweeping Miras di berbagai Daerah, walau pun tidak menghilangkannya sama sekali.
Aktivis FPI di Pusat mulai bergerak mendatangi aneka Fraksi di DPR RI untuk berdialog dan diskusi memberi masukan tentang perlunya UU Anti Miras dengan berbagai argumentasi agama dan medis serta sosial.
Bahkan FPI menggelar aneka Dialog Lintas Agama dengan berbagai pemuka dan agamawan di luar Islam untuk menggalang dukungan Anti Miras.
Di tingkat Pusat, memang NIHIL hasilnya. Namun di tingkat Daerah jauh lebih beruntung, baik di tingkat Provinsi mau pun Kota dan Kabupaten, karena banyak Ormas dan Tokoh Islam, bahkan Agamawan di luar Islam, beserta elemen masyarakat yang mau bergandeng-tangan untuk merangkul dan mendesak Kepala Daerah dan DPRD agar bersama-sama membuat Perda atau SK Kepala Daerah untuk Pelarangan Miras.
Hasil kerja sama berbagai pihak tersebut sangat fantastis, hingga tahun 2011 telah lahir kurang lebih 360 Perda yang melarang peredaran Miras di berbagai Daerah, sebagiannya adalah Pelarangan Miras secara total.
Ada yang menarik, di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, telah terbit SK Bupati tentang Pelarangan Miras yang semula ditolak DPRD setempat, namun didukung sepenuhnya oleh Masyarakat Dayak Pedalaman yang non muslim, sehingga akhirnya DPRD Berau ikut menerima.
Dan lebih menarik lagi, ada Tiga Kabupaten Kristen di Papua yang secara aklamasi Bupati dan DPRD nya ikut membuat Perda Pelarangan Miras hingga 0 (nol) persen yaitu Manokwari dengan Perda No 5 Th 2006, dan Kaimana dengan Perda No 3 Th 2007, serta Mimika dengan Perda No 5 Th 2007. Bahkan pada bulan Juli 2007 Perseketuan Gereja-Gereja Papua (PGPP) sepakat menolak peredaran Miras di seluruh Tanah Papua.
Dengan demikian, Gerakan Anti Miras bukan hanya milik umat Islam, akan tetapi menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia, apa pun agamanya, karena Miras musuh semua agama, sekaligus musuh bangsa dan negara.

PENGKHIANATAN I PEMERINTAH

Banyaknya Perda Anti Miras di berbagai Daerah ternyata membuat Pemerintah Pusat gerah. Akhirnya, secara diam-diam Mendagri menyurati para Gubernur, Bupati dan Walikota di berbagai Daerah agar bersama-sama DPRD di wilayahnya masing-masing mencabut Perda Anti Miras, dengan dalih karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu Keppres No. 3 Th. 1997 yang melegalkan Miras secara nasional.
Banyak Kepala Daerah yang ketakutan sehingga menuruti instruksi Mendagri untuk mencabut atau membatalkan Perda Anti Miras. Namun tidak sedikit juga Kepala Daerah yang menolak pencabutan Perda Anti Miras untuk melindungi rakyatnya dari bahaya Miras, walau pun resikonya harus dipanggil dan disidang di Kemendagri.
Sebenarnya, Perda Anti Miras SAH dan KONSTITUSIONAL, tidak perlu dicabut hanya lantaran Keppres No 3 Th 1997, sebab ada Putusan MA No 24 P / HUM / 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Penolakan Hak Uji Materi Perda Anti Miras Kabupaten Indramayu No 15 Th 2006. Putusan MA tersebut menjadi YURISPRUDENSI bagi Perda Anti Miras Daerah lainnya, sehingga Perda Anti Miras Daerah mana pun tidak bisa dan tidak boleh digugat lagi ke MA.
Selain itu, Perda Anti Miras SAH dan KONSTITUSIONAL, tidak perlu dicabut hanya lantaran Keppres No 3 Th 1997, karena bukan Perda Anti Miras yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, tapi justru Keppres No 3 Th 1997 yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaiu Pancasila dan UUD 1945 yang telah menjadikan KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai DASAR NEGARA NKRI.
Dasar Negara Ketuhanan YME mewajibkan seluruh komponen bangsa untuk menolak segala bentuk pemikiran dan pemahaman serta perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Ketuhanan YME.
Perlawanan sebagian Kepala Daerah terhadap Instruksi Kontroversial Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras mencuat ke permukaan, sehingga memancing protes masyarakat. DPP FPI pun meminta waktu bertemu dengan Mendagri untuk dialog dan diskusi tentang persoalan tersebut. Namun permohonan tersebut tak pernah digubris.
Akhirnya, pada tanggal 12 Januari 2012 Laskar FPI melakukan Demo ke Kemendagri yang berakhir ricuh dan rusuh, sehingga terjadi perusakan beberapa bagian gedung kantor Kemendagri oleh sebagian pendemo yang kecewa karena saat itu Mendagri menolak untuk Dialog.
Keesokan harinya, dengan dimediasi oleh Polda Metro Jaya dan Mabes Polri maka terlaksanalah Dialog antara Mendagri dengan Pimpinan DPP FPI. Hasil kesepakatan pertemuan adalah bahwa para Laskar FPI yang melakukan perusakan diproses secara hukum, dan Mendagri tidak lagi melarang Daerah untuk memiliki Perda Anti Miras.

PENGKHIANATAN II PEMERINTAH

Dari peristiwa di Kemendagri, FPI menyoroti bahwa sumber problem yang membuat konflik antara Mendagri dengan Kepala Daerah terkait Miras adalah Keppres No.3 Th 1997 yang melegalkan Miras secara nasional.
Karenanya, pasca kejadian tersebut, FPI langsung membentuk API (Asosiasi Pembela Islam) yang beranggotakan para pengacara BHF (Bantuan Hukum FPI) dan para advokat lainnya untuk mempelajari dan mengkaji serta menggali argumentasi konstitusi dan langkah hukum strategis untuk membatalkannya.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2012, API secara resmi mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Agung RI terhadap Keppres No.3 Th.1997 tentang Miras. Lalu pada tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Agung RI memutuskan dengan menerima gugatan FPI dan membatalkan Keppres No. 3 Th 1997 melalui Putusan MA No 42 P / HUM / 2013.
Putusan MA tersebut membuat Pemerintah panik dan gusar, karena semua Keputusan Kementerian dan Dirjen apa saja yang terkait peredaran Miras berlandaskan kepada Keppres No. 3 Th.1997 tersebut, sehingga semuanya menjadi otomatis batal demi hukum. Sejak saat itu, semua jenis Miras menjadi BARANG ILEGAL, karena tidak lagi memiliki payung hukum yang melindunginya.
Pemerintah pun langsung dengan sigap dan cepat mengusulkan Draft RUU Anti Minol ke DPR RI untuk disahkan sebagai UU, sehingga bisa menggantikan Keppres No.3 Th.1997 yang telah dibatalkan MA. Lalu DPR RI di awal November 2013 mengundang FPI untuk membahas Draft RUU Anti Minol tersebut dan membujuk FPI agar menyetujuinya. Namun FPI menolak mentah-mentah Draft RUU tersebut, karena isinya hanya merupakan copy paste dari Keppres No.3 Th.1997. Jika pun redaksi dan judul serta nomor keputusannya berbeda, namun substansinya tetap sama yaitu LEGALISASI MIRAS.
Setelah ditolak FPI, maka Draft RUU Anti Minol tersebut tidak pernah dibahas lagi oleh DPR RI. Namun pada tanggal 6 Desember 2013, Presiden RI mengeluarkan Perpres No. 74 Th. 2013 yang isisnya tidak lain dan tidak bukan adalah sama dengan isi Draft RUU Anti Minol yang pernah didiskusikan di DPR RI atau mirip dengan Keppres No 3 Th 1997 yang telah dibatalkan MA.
Sejak saat itu, maka MIRAS menjadi LEGAL kembali di Indonesia dengan putusan Presiden RI. Kalau dulu namanya Keppres No.3 Th 1997 tentang Minuman Keras (Miras), maka kini namanya Perpres No.74 Th.2013 tentang Minuman Beralkohol (Minol).
FPI tidak putus asa, sejak Perpres Minol tersebut diterbitkan, maka API kembali menyiapkan Yudicial Review ke MA. Walau pun FPI tahu betul bahwa jika nanti FPI menang kembali dalam gugatannya di MA, maka Presiden mau pun DPR RI dengan AROGANSI KEKUASAAN bisa membuat lagi "Aturan Baru" dengan nama baru dan nomor baru untuk LEGALISASI MIRAS, dan begitulah seterusnya.

PENGKHIANATAN III PEMERINTAH

FPI sejak awal melawan Miras untuk membela agama dan melindungi bangsa serta negara. Pelarangan Miras merupakan jalan untuk melindungi semua rakyat dari dampak negatifnya, serta menjaga dan memelihara masyarakat dari penyakit berbahaya. Pelarangan Miras merupakan perlindungan untuk generasi muda bangsa yang merupakan calon pemimpin masa depan.
Lalu, Perpres No.74 Th 2013 yang melegalkan miras untuk melindungi siapa ? Jawabnya ; siapa lagi kalau bukan untuk melindungi Produsen dan Distributor Miras, termasuk para cukong pemilik Hotel Berbintang atau pun Travel Berkelas yang memang punya kepentingan dalam penyajian Miras untuk menghibur tamu-tamu mereka, baik wisatawan lokal mau pun manca negara. Dan mayoritas pihak yang diuntungkan tersebut tidak bisa dipungkiri adalah kalangan pengusaha "Kafir Asing dan Aseng".
Kalau begitu, jangan salahkan masyarakat, jika mereka menganggap bahwa Perpres No. 74 Th.2013 bukan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, tapi hanya untuk melindungi kepentingan segelintir konglomerat kapitalis.
Dan tidak salah juga kalau pada akhirnya masyarakat mengatakan bahwasanya Perpres No. 74 Th 2013 tidak lagi dijiwai dengan Panca Sila, tapi lebih beraroma Panca Gila, bahkan mungkin telah terpatri untuk menjilat Pantat Konglomerat atau Bokong Cukong ?!

FPI DAN JIHAD MIRAS

Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi, Ulama Sunni dari Lucknow - India, dalam karya monumentalnya "Maadzaa Khosirol 'Aalamu bi Inhithoothil Muslimiin" yaitu tentang apa kerugian Dunia dengan kemunduran umat Islam, menukilkan data menarik tentang PERANG MIRAS di Amerika Serikat.
Di tahun 1919, Pemerintah AS menyatakan perang terhadap Miras dengan menerbitkan UU Anti Miras. Sosialisasi UU tersebut menelan biaya US $ 60 ribu dengan dana pelaksanaan senilai Rp. 75 milyar, dan menghabiskan 250 juta lembar kertas berbentuk selebaran.
Namun akhirnya, atas tekanan dan perlawanan MAFIA MIRAS, UU tersebut dicabut pada tahun 1933. Selama 14 tahun pemberlakuan UU tersebut di AS, telah dihukum mati 300 orang dan dihukum penjara 532.335 orang. Tragis, Pemerintah AS kalah dan bertekuk lutut di hadapan MAFIA MIRAS.
Kini, tampaknya Pemerintah Indonesia belum perang tapi sudah kalah dan menyerah kepada MAFIA MIRAS dari kalangan Kafir Asing dan Aseng, sehingga hingga kini Presiden baru pun tetap mempertahankan Keppres No 74 Th 2013 yang melegalkan Miras.
Kalau pun ada pencanangan perang terhadap Miras oleh Pemerintah saat ini, sehubungan dengan banyaknya korban tewas, ternyata hanya sebatas Miras Oplosan yang dibuat secara ilegal. Sedang Miras Resmi yang dilegalkan tetap dilindungi, bahkan dibesarkan.
Adanya korban tewas akibat Miras Oplosan justru dijadikan alasan untuk semakin melegalkan Miras Resmi dengan dalih untuk menghindarkan korban tewas. Artinya, perang terhadap Miras Oplosan hanya sekedar tak tik untuk melindungi peredaran Miras Resmi. Licik !
Selain itu, pajak Miras dan penyerapan tenaga kerja Pabrik Miras, serta daya tarik wisatawan asing untuk "bermiras ria" di Indonesia selalu dijadikan sebagai alasan untuk tetap mempertahankan Legalisasi Miras di Indonesia.
Bagi FPI, Negara tidak boleh kalah, apalagi menyerah kepada MAFIA MIRAS. Karenanya, NKRI harus diselamatkan dari cengkeraman penjajah Kafir Asing dan Aseng.
Berbagai upaya telah dilakukan FPI sejak berdirinya di tahun 1998 untuk memberantas Miras dari Bumi Nusantara. Mulai dari Da'wah yang lembut dan santun, hingga Hisbah yang tegas dan keras, tapi para pengambil kebijakan di negeri ini masih terlalu banyak yang menjadi ANTEK Kafir Asing dan Aseng.
Kini, hanya satu yang belum dilakukan FPI yaitu mengobarkan JIHAD memerangi Miras di seluruh pelosok negeri. Namun, jika Pemerintah dan DPR RI terus menerus mengorbankan rakyat dan bangsa hanya untuk memuaskan nafsu syahwat Kafir Asing dan Aseng, maka akan tiba saatnya FPI dan segenap umat Islam mengangkat senjata menghancur leburkan semua pabrik dan gudang serta toko dan warung Miras di seluruh Tanah Air Indonesia.

Ayo, selamatkan NKRI dari Kafir Asing dan Aseng ... !
Ayo ..., selamatkan NKRI dari MIRAS !!
ALLAAHU AKBAR ... !!!
Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab


Tes Uji Kelayakan Korek Kayu Agogo dengan Pencinta Neraka

Oleh: Iqbal Ramadhan


Kemarin waktu Jonru membahas surga, hatersnya pada ribut trus jadi bahan candaan mereka. Saking bencinya mereka... ada yg sampai mengatakan: "LEBIH BAIK DINERAKA DARIPADA DISURGA BERSAMA JONRU & HABIB RIZIEQ"

Saya sungguh tidak tau apakah pernyataan seperti ini akibat gagal moveon atau ultra paranoid atau kurang asupan kasih sayang dari Jonru... Entahlah!!

Saya sih blum pernah ke neraka, tapi membayangkan dari definisinya aja, kayaknya tidak ada mahluk hidup yg mau piknik kesana.

Itu yang mengatakan lebih baik dineraka, kira2 kalau dibakar pake korek api 1 batang aja, apa mereka bisa tahan? Tai kucing kalo ada yg menikmati dirinya dibakar. Paling juga mereka nangis2 smpe mencret & pulang rumah ngadu ma emaknya. Jangankan dibakar korek api, musim kemarau aja mereka pada ngeluh sambil update disosmed... 'duh panasnya cuaca hari ini'

Limbad aja yg biasa main2 api, pasti akan pergi ngadem juga jika badannya kegerahan...

Andaikan.. misalnya saja surga-neraka itu fiktif, orang atheist sekalipun tidak akan ada yg mau menceburkan dirinya ke dalam api. Jadi... omong kosong besar jika ada orang memilih neraka drpd surga. Entahlah bgmn definisi neraka menurut mereka yg lebih memilih disana.

Benci boleh... Goblok jangan... apalagi benci sampai kehilangan akal sehat...duhhh
Disini saya hanya membela akal sehat saya, tidak membela siapa2.
Saya berani taruhan, jika ada orang idiot yg lebih memilih neraka daripada surga silahkan ludahi Abu Janda sampai tenggelam

(Sekedar uneg-uneg :D)