Top News



Edit: Mohon Maaf Tulisan dihapus. karena penulisnya sudah menghapus tulisan aslinya disini https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=134536413766075&id=100016291505052 untuk melihat tulisan asli bisa cari di facebook dengan pencarian KOTAK PANDORA ITU BERNAMA AFI Oleh Winda Luri 

Bagi yang ingin Mengirimkan Tulisan Artikel dan Opininya untuk dipublikasikan ke Web MuslimCyber.Net bisa kirim tulisan ke email  muslimcyber99@gmail.com
Oleh : Dicky Rinaldo | Jihad Media Movement
Pelana kuda itu baru dikembalikan Belanda pada tahun 1978 ke bumi pertiwi, setelah dirampas tahun1829. Saat itu Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro terpaksa lompat dari kudanya ke lembah terdekat di bawah gelagah, kuda, tombak dan jubahnya pun dirampas setelah Sang pahlawan, Ulama dan juga seorang Mursyid Thoriqoh itu disergap di Pegunungan Gowong oleh AV Michiels dan Pasukan Gerak Cepat yang dikenal luas dengan kemampuan lacaknya.

Pangeran Diponegoro merupakan Putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada bulan Ramadhan tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama kecil Mustahar. Meski demikian beliau lebih dikenal sebagai Diponegoro. Sang pangeran memperoleh namanya dari bahasa Sansekerta, yakni dipa yang berarti ‘cahaya’ dan nagara yang berarti ‘negara’. Secara keseluruhan namanya berarti 'cahaya negara' dan merupakan gelar kebangsawanan di Keraton Jawa Tengah bagian selatan. 



Beliau lebih memilih berjuang di medan pertempuran, daripada menjadi seorang Raja. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak.

Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat "perang sabil" yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kyai Maja, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Perjuangan Pangeran Diponegoro ini didukung oleh Sunan Pakubuwana VI dan Raden Tumenggung Prawiradigdaya Bupati Gagatan.

Era diponegoro telah berlalu, sang Ulama itu telah berjuang di masa perang konvensional dengan menggunakan senjata. Kini, Setelah melalui perjalanan panjang, segalanya telah menjadi jelas bagi kita. Kehancuran kaum muslimin dengan jalan perang konvensional adalah mustahil. Umat muslim tidak akan pernah kalah di era perang konvensional karena mereka tegas di atas konsep jihad fi sabilillah. Dengan ini, umat islam tidak akan pernah mengalami kekalahan militer.

Kini Strategi memerangi kaum muslimin di Nusantara berubah menjadi Perang Pemikiran (Ghazwul Fikri) sebuah peperangan yang menyasar pada perubahan pola pikir, akhlak (perilaku), dan aqidah dari kaum muslimin.

Para pakar menelisik metode yang mereka gunakan dalam perang pemikiran (Ghazwul Fikri), antara lain :
  • Tasykik, yaitu menimbulkan keragu-raguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya.
  • Tasywih, yaitu pengaburan. Adalah upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap islam dengan cara menggambarkan islam secara buruk.
  • Tadzwiib, yaitu pelarutan, pencampuradukan antara pemikiran dan budaya islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah.
  • Taghrib, atau pembaratan (westernisasi), yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan dan gaya hidup orang-orang barat. 

Keempat metode itu membutuhkan sarana dan prasarana untuk menyebarluaskannya, Salah satunya adalah pemanfaatan Media. Dengan keunggulan Visual, Auditori dan Kinestetik yang dimiliki media (terutama televisi), pembentukan opini sangat dimungkinkan jika anda mengusai media. Maka jangan heran jika media di Indonesia yang kini menjadi alat mempropaganda umat muslim.

Di Amerika Serikat, terdapat regulasi yang mengharuskan orang asing yang ingin memiliki media di sana untuk menjadi warga negara Amerika terlebih dahulu. Dalam ekonomi media, ini yang disebut rintangan bagi produsen lain. Untuk memenuhi regulasi tersebut, Rupert Murdoch yang sebelumnya berkewarganegaraan Australia rela menjadi warganegara Amerika.  Berbeda dengan di Indonesia, untuk menguasai Media di Indonesia Ruppert Murdoch tidak perlu menjadi seorang WNI, dia cukup memiliki ‘boneka’ yang bisa mewujudkan  visi misinya di Indonesia.

Industri media sangat erat kaitannya dengan tumbuhnya semangat kapitalisme. Dengan perspektif sosiologi media, kompleksitas hubungan multidimensi tersebut menemukan penjelasan yang masuk akal. Dalam pendekatan sosiologi makro dengan meminjam model hubungan media dengan dunia sosial, tergambarkan peran media dalam kehidupan sosial dalam suatu model yang memiliki lima elemen pokok yaitu dunia sosial (social world), industri media, pesan dan atau produk media, pemirsa/audiens dan teknologi. Kelima elemen tersebut memiliki hubungan masing-masing dengan elemen lainnya baik langsung maupun tidak. Dunia sosial atau lingkungan terletak di tengah antara elemen lain yang menunjukkan posisinya sebagai pusat dari hubungan semua elemen.
Beruntung Umat Islam Indonesia memiliki barrier seperti Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizieq. Ahok terbukti bersalah dalam Kasus Al Maidah 51 karena provokasi yang dilakukannya sendiri. Provokasi dalam melegalkan kaum kafir sebagai pemimpin merupakan wujud dari metode Tasykik, yaitu menimbulkan keragu-raguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya. Sikap tegas yang dimiliki Habib Rizieq penting dimiliki di era perang pemikiran (Ghazwul Fikri). Ketegasan diperlukan demi mengkonter propaganda sesat mereka dan juga untuk terus memotivasi umat.

Seorang kawan menuliskan hal ini :
Seandainya orang ini hidup di jaman Nabi dan melihat Nabi memimpin perang Badar, Uhud, Khandaq dll. Mereka akan berkata "Nabi kok hobinya perang, mestinya Nabi itu mengajarkan kedamaian, toleransi, kebhinekaan, seperti aku ini". 
Mendengar Nabi berdoa "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya (kerajaan persia)". 
Mereka akan berkata: "Nabi kok mendoakan jelek, mestinya Nabi itu berdoa yang baik-baik, seperti aku ini"
Mengetahui Nabi menghukum potong tangan bagi pencuri wanita dari kalangan bangsawan, kemudian Nabi marah karena ada yang coba-coba menawar hukuman tsb. 
Niscaya mereka pun akan berkata: "Nabi kok keras dan pemarah begitu, mestinya Nabi itu mengayomi dan mudah memaafkan, seperti aku ini".
Melihat Nabi memerintahkan para sahabat untuk merobohkan masjid (Dhirar) yang dibuat kaum munafik. Mereka akan berkata : "Nabi kok radikal begitu, mestinya Nabi itu lemah lembut tidak radikal seperti aku ini."

Mereka juga mengatakan "Islam tdk perlu di bela, Islam pasti benar". Padahal Allah justru telah memberikan jalan untuk kita berjuang, setiap momentum mengandung hikmah yakni untuk membedakan siapa yg ikut serta membela, siapa yg ingkar dan siapa yg hanya menonton atau bahkan malah membelot menjadi musuh Islam.

Jika kebanyakan ulama mengambil Amar Ma’ruf  (menyeru kepada kebaikan), maka Habib Rizieq Shihab mengambil Nahi Munkar (mencegah kebatilan) melalui ketegasan yang dimilikinya, meski banyak yang menilai keras, kejam, sadis dan sebagainya. Beliau pun sadar resiko sikap yang beliau ambil  memang besar. Yakni dibenci, difitnah bahkan juga dikriminalisasi hingga berpotensi kehilangan nyawa. Seperti kasus-kasus  yang menimpa beliau sekarang ini, tujuan utamanya bukan benar atau salah, tapi tercitrakan salah atau benar hingga kembali lagi  mereka berharap timbul keragu-raguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin Indonesia terhadap agamanya.

Dahulu berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50.000 Gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro, hingga akhirnya ditangkap pada 1830. Dan kini Habib Rizieq pun demikian. Semoga tak lagi terulang. Wahai Rasul Inilah Kisah Perjalanan Panjang Kami, Umat Islam di Nusantara Raya.



JAKARTA – Belajar dari pengalaman sejarah dunia, agama sudah terbukti menjadi salah satu identitas politik. Alhasil, dalam praktiknya sepanjang peradaban agama itu sebenarnya tak bisa terlepas dari politik.

‘’Belajarlah dari pengalaman apa yang terjadi dalam perkembanga Islam dan agama lainnya, khususnya dalam wilayah Balkan dan di Eropa pada umumnya. Meski berusaha keras diingkari tapi agama di wilayah itu jelas sekali sudah menjadi identitas politik,” kata Ketua Umum HIMPUH, Baluki Ahmad, ketika menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke berbagai negara di wilayah Balkan, Rabu (17/5).

Baluki mengatakan, bahkan telah pula menjadi fakta sejarah, meski agama berusaha ditindas dan dihilangkan keberadaaannya pada sebuah masyarakat, maka usaha ini tetap tidak mampu membuahkan hasil. Keyakinan agama itu seperti rumput yang mungkin saja kering ketika tak diurus, tapi akan muncul kembali setelah musim yang tepat datang menghampirinya.

‘’Kenyataan ini nyata terjadi ketika negara yang anti agama seperti Islam di Yugoslvaia di masa Yoseph Broz Tito atau Islam di masa rezim komunis Uni Sovyet. Agama Islam di negara tersebut ditindas hampir selama 100 tahun, tapi begitu rezim tumbang maka agama ini bangkit kembali. Dan situasi ini juga tak hanya melanda Islam, tapi juga melanda agama lain, yakni Katolik dan Krsiten Ortodok,’’ ujarnya.

Menyadari hal itu, disamping harus merasa punya kepercayaan diri, maka umat Islam di Indonesia juga harus terus bersikap hati-hati agar tidak mudah terhasut oleh berbagai sikap yang negatif yang begitu semarak muncul di masa sekarang ini. Pesannya adalah agar jangan mudah terpancing sehingga dengan gampang menari di atas ‘pukulan gendang’ orang lain.

‘’Sadarlah itu. Pengamalan pahit Muslim di Bosnia dijadikan contohnya. Sebelum terjadi pembantaian massal, kondisi negara itu terpecah-pecah, umat Islam pun tak bisa menyatukan pandangan. Maka ketika ada ancaman kekerasan yang konkrit mereka menjadi tak bisa mengantipasinya dengan baik. Perang pun terjadi dan korban berjatuhan,’’ tegas Baluki.

Sumber : Republika.
Oleh : Fahmi M.S Kartari

Ada dua sudut pandang bagaimana mengira-ngira kemungkinan tekanan psikologis Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri dalam konstelasi politik pasca 9 Mei 2017, yaitu dari perspektif media arus utama dan media sosial. Jika melihat pada yang pertama, maka Kapolri terlihat baik-baik saja dan kalimat "aspek yuridis" seperti yang diungkapkannya pada bocoran video di suatu acara bersama "silent majority", akan selalu tampak ditegakkannya meskipun terkesan ditujukan pada figur yang itu-itu saja. Tentunya penampilan seperti itu diharapkan mendapat sambutan luas dari seluruh masyarakat, meskipun ternyata hanya sebagian tertentu saja.

Sebaliknya jika melihat kondisi Kapolri pada perspektif kedua, pada media sosial yang selalu saya sebut "jatuh utuh ke tangan Umat Islam", keadaan Kapolri sama sekali tidak baik-baik saja. Polisi seolah mati gaya dalam menjelaskan perlakuan berbeda antara Aksi Bela Islam dan Aksi Bela Ahok yang sangat jelas didukung oleh bukti-bukti visual, belum lagi masalah lainnya yang tidak kunjung reda menimpa kepolisian.

Munculnya video 16 menit berjudul "Fitnah Mesum Rekayasa Polisi???" yang menerangkan secara rinci logika hukum yang kini sedang dipaksakan pada Habib Rizieq Shihab atas tuduhan perselingkuhan, sudah mencerminkan bagaimana di lini tersebut sedang dilakukan perlawanan besar terhadap dugaan rekayasa fitnah dengan senjata berupa "logika hukum" dengan amunisi yang ditembakkan secara serentak oleh para ahli hukum, ahli IT, politikus dan pengamat. Gempuran habis yang tidak membuat Kapori nyaman sebab logika hukum itu terus menantang logika versi Polri yang jika pada perspektif media sosial, jauh dari meyakinkan untuk diterima akal sehat.

Kegelisahan pada Kapolri juga selayaknya ditambah dengan dimunculkannya kembali secara meluas video ancaman dari "anonymous" yang menaruh perhatian besar sebab pihak misterius ini "dibawa-bawa" sebagai "pembocor" bukti perselingkuhan tersebut yang ternyata dibantahnya.

Beredarnya percakapan yang diduga antara Kapolri dan Kombes Argo Yuwono, mengindikasikan bahwa kata "anonymous" lumayan mengganggu apalagi percakapan itu juga mengindikasikan bahwa rekayasa besar sedang dilakukan oleh kepolisian! Bukankah itu adalah suatu penambahan tekanan bagi Kapolri?

Anonymous adalah jenius internasional, yang bukan tidak mungkin menjadi lawan main lembaga-lembaga keamanan dan intelijen dunia yang moncong laras panjangnya perlahan mengarah pada Indonesia. Umat Islam mungkin akan senang-senang saja seolah ini bonus bantuan yang datang dari "dunia lain".

Sebagian pihak pasti akan mendorong moncong meriam itu mengeluarkan proyektil senyap yang membunuh banyak sistem informasi yang bisa menanggung kerugian besar dan menyebabkan kekacauan keamanan berbagai sektor atau membuka perang hacker seperti yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Australia beberapa tahun silam, itu pun jika seluruh hacker garis lurus Indonesia mau turun tangan, jika tidak? Apalagi karena sudah punya pandangan politik? Lagi pula belum tentu mereka mau menghadapi kelompok bertopeng ini apalagi bagian dari anonymous sendiri ada yang beredar di Indonesia entah siapapun itu.

Jangan pernah mengabaikan resiko ancaman di sektor IT dalam konstelasi politik sebab skala akibatnya bisa lebih besar dari "rush money"! Bukti adanya Undang-Undang IT di setiap negara adalah karena besarnya kerugian yang bisa ditimbulkan oleh kesalahan, pelanggaran dan serangan IT.

Video 16 menit ini juga seharusnya membuat Kapolri merasa tidak enak jika karangan isu bahwa TNI ingin melakukan kudeta dapat diindikasikan benar. Ini adalah tuduhan yang sangat sensitif dan membuat pihak terkait TNI dan masyarakat pendukungnya menjadi perlu bereaksi karena ini adalah tindakan melampaui batas apalagi jika karangan isu ini kemudian selaras dengan pihak-pihak yang menghendaki TNI menjauh dari garis Umat Islam dengan mengangkat bendera yang berarti Panglima TNI berada dalam posisi "off side"! Pihak TNI harus menginvestigasi karangan isu ini!

Jangan pernah memicu chaos dengan memanfaatkan celah TNI yang ketaatannya pada konstitusi bukan berarti kelemahannya. Mereka adalah institusi bersenjata yang paling terlatih di negara ini dengan reputasi internasionalnya. TNI kian didukung dan diharapkan oleh rakyat ketika kekacauan-kekacauan kian melebar. Lihat peristiwa 18 Mei 2017 di Makassar, aksi mahasiswa di sana menghendaki TNI mengambil alih pemerintahan! Saya rasa itu pernyataan yang jarang atau mungkin yang pertamakalinya sejak Jenderal TNI Soeharto "mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu" di Republik ini pada tahun 1966. Tuntutan ini adalah suatu bukti bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan sendirinya dikehendaki oleh rakyat untuk mengambil alih pemerintahan. Bukankah ini juga berarti suatu tekanan dan serangan memalukan bagi Kapolri?

Dari perspektif kedua, media sosial, Kapolri sudah dicitrakan sebagai musuh Umat Islam, sejenak malah lebih dari serangan kekecewaan pada Presiden Joko Widodo. Sedangkan di perspektif pertama, media arus utama, Habib Rizieq Shihab adalah sasaran dari citra negatif yang ditelan mentah-mentah oleh golongan tertentu tanpa berusaha secara rinci dan logis memperkuat bahwa tuduhan itu benar.

Sekiranya dari berbagai permasalahan dengan segala bukti yang telah dilakukan Kapolri dan institusinya lalu dipelihara oleh Umat Islam, maka selayaknya tekanan itu akan berbalik pada Kapolri sendiri sebab telah dan akan selalu direspons oleh beberapa pihak dari Ulama, masyararakat, aktivis, politikus, tokoh nasional, mantan pejabat tinggi, anggota parlemen dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa menahan diri untuk bersikap sebagai upaya pembelaan. Tentunya perspektif kedualah yang akhirnya akan menjadi ukuran konstelasi politik di negara ini dan sayangnya, ukuran itu justru dilihat dari skala kegagalan hukum dan seberapa jauh Kapolri dan institusinya bertindak salah!
Oleh Yusril Ihza Mahendra

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya. Namun jika Presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali.

Bersamaan dengan Profesor Jimly, Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan pemred berbagai media, mengatakan akan "menggebuk" ormas yang bertentangan dengan "empat pilar kebangsaan", yakni Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan RI dan Bhineka Tunggal Ika. Penggebukan itu, menurut beliau, akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada gerakan komunis, jika sekiranya PKI -- yang dulunya adalah partai politik, bukan ormas -- akan dihidupkan kembali.

Pembubaran ormas seperti disarankan Prof Jimly itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku, yakni UU No 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum, tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Pemerintah, melainkan setelah ada izin/persetujuan pengadilan. Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya.

Dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 45, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum, kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa Presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Membubarkan ormas dengan cara "menggebuk" jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, akan membawa implikasi politik yang luas, karena sumpah jabatan Presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan.

Kalau Presiden diberi kewenangan membubarkan ormas lebih dahulu, meskipun ormas itu dapat melakukan perlawanan ke pengadilan, secara diam-diam kita telah membuka pintu untuk Presiden bertindak sewenang-wenang. Kalau kedudukan Presiden makin kuat akibat kesewenang-wenangan itu, lambat laut Presiden akan kembali memusatkan kekuasaan di tangannya dan mendikte lembaga lain termasuk pengadilan.

Ingat saja ketika Presiden Sukarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Keppres Nomor 200 Tahun 1960. Ketika Masyumi melawan ke pengadilan melalui Mohamad Roem, pengadilan mengatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, karena membubarkan partai adalah "beleid" atau kebijakan eksekutif yang tidak dapat dinilai oleh badan yudikatif.

Kalau Presiden bisa membubarkan ormas melalui Keppres, maka sebagai sebuah penetapan (beschikking) kewenangan mengadili keputusannya ada di pengadilan tata usaha negara. Di era Presiden Joko Widodo ini alangkah banyaknya putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan politik yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan oleh Pemerintah, bahkan yang paling depan tidak mau melaksanakannya adalah Menteri Hukum dan HAM.

Keinginan agar negara kita ini benar-benar menjadi negara hukum yang demokratis adalah keinginan sejak lama, yang diperkuat kembali menjelang Reformasi 1998. Kalau kita membuka peluang kembali bagi kesewenang-wenangan, maka demokrasi dan konstitusipun akan kembali terkubur. Di atas kuburan itu berdiri tegaklah seonggok batu nisan, yakni batu nisan kediktatoran. Ini yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di negeri ini.

Menyadari bahwa Pemerintah tidaklah mudah membubarkan ormas, maka Jaksa Agung menyarankan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Maksudnya kiranya jelas, Perppu bukan diterbitkan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi untuk mengubah UU No 17 Tahun 2003 agar memberi kewenangan kepada Presiden membubarkan ormas tanpa perlu meminta persetujuan pengadilan, persis yang disarankan Prof Jimly.

Saya makin prihatin saja menyaksikan perjalanan bangsa dan negara kita lebih dua tahun terakhir ini. Arah penegakan hukum makin hari makin tidak jelas. Terlalu banyak pertimbangan di luar hukum yang dijadikan dasar untuk menegakkan hukum, sehingga tebang pilih penegakan hukum yang dulu banyak dikritik di era pemerintahan Presiden SBY, kini malah dipraktekkan secara makin meluas. Ujung dari semua ini adalah makin meluasnya rasa ketidak-adilan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya ini dijadikan sebagai lampu kuning bagi Pemerintah Presiden Joko Widodo.*

Manila, Philippines, 18 Mei 2017
Oleh Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum PBB

Pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah tersebut, diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 59 dan 69 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebarkan rasa permusuhan yg bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol dan menyebarkab faham yang bertentangan dengan Pancasila. Atas dasar alasan itulah maka ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya, yang sama artinya dengan dibubarkannya ormas tersebut.

Sehubungan dengan rencana Pemerintah sebagaimana dikemukakan Menko Polhukam Wiranto untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, saya berpendapat Pemerintah harus bersikap hati2, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya. Langkah hukum itupun benar2 harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh Jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI.

Rencana pembubaran HTI adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sefaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya. Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila.

Pemerintah wajib mencari tahu apa sebabnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim terjadi adalah, radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan. Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa, sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang.

Demikian keterangan saya.
Jakarta, 8 Mei 2017
Oleh: Asep Sujana

Suatu Masa di November 1945...
Adalah Sutomo........
Meneriakkan Takbir....
membakar semangat Rakyat Surabaya untuk melawan Tentara Sekutu yg dimotori Inggris.....
Bahkan....Kaum penjajah yang memusuhi dan ingin menjajah Indonesia lagi itu.... menyebut Sutomo sebagai Extrimis Radikal.
Fotonya Sutomo bahkan dipajang dan dilabeli sebagai Radikal....

Ah....andai masa itu ada Facebook atau media2 spt saat ini.....tentunya rakyat Indonesia berlomba2 melawan opini yg dibentuk oleh musuh2 bangsa Indonesia itu... Bahwa Sutomo bukan Radikal...tapi justru dia pahlawan sejati yg membela kebenaran,bangsa dan negaranya.

Mari kita lompat ke masa2 dibelakangnya lagi.....
Saat Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat Islam Rakyat daerahnya yg berdasarkan alquran dan sunnah untuk melawan penjajah.......
Dan....
Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro pun dilabeli Radikal dan Islam Garis Keras...... Hanya karena mereka membela kebenaran dan berseberangan dengan kepentingan penguasa (baca:penjajah saat itu).
Jadi.....arti Radikal sebenarnya apa??
Adalah hari2 ini...
Ketika Umat Islam menjalankan agama, cara beragama dan kehidupannya sesuai ajaran Islamnya yg berpijak pada alquran dan sunnah.....pun sama....di labeli dengan Radikal......Ya...dilabeli Islam Radikal....
Bahkan...tidak hanya dengan label Radikal... Bahkan labelnya pun di tambahi dengan Intoleransi dan Tidak NKRI dan tidak Bhinneka Tunggal Ika.
Baiklah.....kita masuki bab Pilkada Dulu...
Pilkada DKI yang kebetulan diikuti oleh Ahok yang kebetulan berasal dari Etnis Cina minoritas yg di Jakarta penduduknya Mayoritas Muslim.
Seolah2 dipolarisasikan Bahwa Islam membenci atau memusuhi Ahok.....
Bahwa yang menolak/tidak mau memilih/tidak mau mendukung Ahok dilabeli anti PancaSila.... Intoleransi.... Tidak NKRI... Tidak Bhinneka Tunggal Ika yang mereka alamatkan kepada Islam dengan Gelar Islam Radikal??
Baiklah....kita lompat ke Pulau Bali yang Mayoritas penduduknya Hindu
Nah.....Kalau Ahok yang Etnis China minoritas ini di calonkan jadi Gubernur Bali....Apakah Ahok Cina Minoritas ini bisa jadi Gubernur Bali?? Sementara ada "Kearifan Lokal" yang dalam bahasa Umat Islam adalah ajaran agama, yang mana Gubernur Bali akan di upacarai sesuai adat Bali yang artinya... Gubernur Bali harus orang Hindu.
Jadi.....pada dasarnya yang harus jadi Gubernur Bali syaratnya orang Hindu dan orang Bali. Jadi...kalau misalnya Ahok ternyata lebih hebat dari Calon Gubernur Bali yang ada... Masyarakat Bali akan tetap memilih Gubernurnya yang Orang Bali dan Hindu dan Bukan Ahok yang mungkin lebih hebat dan Minoritas.
Jangankan Ahok.... Muslim yang mayoritas aza di Indoensia..... Belum tentu diterima jadi Gubernur Bali.
Dan umat Islam....tidak bilang kpd Hindu Bali bahwa mereka Anti PancaSila, Anti Bhinneka Tunggal Ika, Intoleransi dan Radikal.

Lantas....apakah pemuja dan pendukung Ahok berani bilang bahwa orang2 Bali intoleransi, anti pancasila, tidak Bhinneka Tunggal Ika dan Radikal??
Karena memang di Bali.... yang mayoritas Hindu.... demikianlah aturannya....
Itulah toleransi yang sebenarnya...menghormati dan menghargai ajaran agama lain dgn tidak lompat pagar.
Nah.....sampai sini.....
Sesungguhnya Ahok Cina Minoritas tidak hanya di tolak di Jakarta yang Mayoritas Islam... tetapi juga di Bali yang Mayoritas Hindu.

Kita lompat ke Papua.... Semenjak otonomi daerah.... ada peraturan bahwa yang menjadi kepala daerah nya adalah orang asli papua.
Nah.....Kalaupun Ahok yang katanya hebat dibawa ke Papua...pasti ditolak juga...alasannya Ahok bukan putra daerah asli....atau bahasanya bukan suku/etnis asli papua...
Lah....jangankan Ahok yang Cina minoritas,bahkan Muslim yang mayoritas di Indonesia...tidak bjsa jadi kepala daerah di Papua ketika Muslim itu bukan suku/etnis asli papua.
Nah.....Berani gak tuh para pendukung dan pemuja Ahok Bilang Papua intoleransi,anti pancasila,anti NKRI,anti Bhinneka Tunggal Ika dan Radikal??
jadi.....Masalahnya bukan Islam Vs Ahok....tetapi di Bali yang bukan Muslim pun sama...tidak bisa menerima Ahok..pun demikian yang Papua yg mayoritas Kristiani yg seagama dengan Ahok....tidak bisa juga Ahok jadi Gubernur/kepala daerah disana karena ada peraturannya.
Dan yang menjadi catatan, ahok jdi Gubernur di jakarta, karna mengisi tempat yg di tinggalkan gubernur yang sebelumnya, bukan karna di pilih warga jakarta
Mari masuk bab selanjutnya....Bab menistakan agama.

Logikanya begini....
Orang tua anda tiba2 di maki2 dan dinistakan oleh seseorang. Tentu anda marah kan dan ingin menjaga kehormatan orangtua anda dan keluarga anda dengan marah atau melawan orang yang memaki/menistakan orang tua anda. Kalau anda anak sholeh dan mencintai orang tua .anda pasti marah ketika ada orang lain menistakan/orang tua anda dan anda ingin membela orang tua anda. Tetapi kalau anda anak durhaka...anda mungkin gak peduli dengan keadaan orang tua anda ketika orang tua anda dihina/dinistakan orang lain.

Nah...yang faham betul bagaimana rasanya ketika orang tua anda dihina/dinistakan tentu saja anda kan? Saya bisa jadi memahami bagaimana perasaan anda ketika orang tua anda dihina/dinistakan... tetapi saya tidak merasakan langsung bagaimana rasanya.. karena itu bukan orang tua saya asli. Apalagi kalau ada orang ketiga misalnya yg tidak kenal dan tidak tau anda....akan lebih2 lagi gak peduli dan gak mau tau bagaimana rasanya ketika orangtua anda dinistakan. Katakanlah orang ketiga ini bilang ke anda, "Ah..lu bego aza..orang tua lu yang dihina/dinistakan,kenapa lu jadi marah dan repot sih?

Nah....ini orang yang gak faham tentang anda..gak akan bisa merasakan bagaimana rasanya ketika orang tua dinistakan dan dihina....eh...malah nge labelin anda Bego dan Radikal lagi.
Nah...kita ganti kata orang tua diatas dengan kata Alquran/agama Islam.

Yang bisa memahami Ahok telah menistakan alquran/agama Islam tentu saja orang2 Islam yg beragama dan menjalankan ajaran agama Islamnya sesuai 2 pondasi dasarnya alquran dan sunnah.
Orang2 Islam yang tidak menjalankan agamanya dan beragamanya sesuai alquran dan sunnah..
bisa jasi tidak merasakan bahwa Ahok telah menistakan alquran/agama Islam.

Nah....apalagi orang2 yang bukan beragama Islam dan tidak mengimani sama sekali alquran dan ajaran Islam...bisa jadi tidak merasakan dan tidak menganggap Ahok menistakan alquran/ajaran Islam,karena mereka bukan beragama Islam yang tidak mengimani alquran.
Seperti si Anak sholeh yang membela kehormatan orang tuanya ketika di nistakan/dihina.... Apakah anak ini pantas dilabeli anak Radikal oleh orang ketiga yang tidak faham dan tidak merasakan bagaimana orang tuanya dihina dan dinistakan.?

Nah....begitu juga skr..... ketika umat Islam membela alquran/agamanya yang dinistakan Ahok....para pemuja dan pendukung Ahok yang tidak mengimani alquran dan ajaran Islam bilang Ahok tidak menistakan agama Islam... Dan... malah para pemuja dan pendukung Ahok bilang bahwa umat Islam yang menjalankan ajaran Islamnya sesuai alquran dan sunnah dan menuntut Ahok atas penistaan yang dilakukan Ahok... melabeli umat Islam ini dengan kata Islam Radikal, Intoleransi, Anti PancaSila, Tidak NKRI, Tidak Bhinneka Tunggal Ika.

Nahhh.....

1. Gak ada hubungannya Cina, Minoritas dengan Kata tidak NKRI, Intoleransi, Radikal, Tidak Bhinneka Tunggal Ika dengan Ajaran/aqidah Islam.
Jangan Benturkan Aqidah Islam dengan kata Radikal, Intoleransi, Gak Bhinneka Tunggal Ika.

2. Issue penistaan agama gak usah dibawa kemana2.... anti PancaSila, Tidak NKRI, Intoleransi, Radikal, Tidak Bhinneka Tunggal Ika. Tegakkan keadilan bagi penista agama. Dan mari rawat NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Toleransi dengan saling menghormati dan menghargai ajaran agama dan keyakinan satu sama lain. Kita pasti hidup damai ketika tidak menistakan agama lain dan tidak lompat pagar.

3. Masalah penistaan agama dan menuntut keadilan bagi penistaan agama. Jangan disambung2kan bahwa Islam membenci Etnis Cina minoritas atau Kaum minoritas di Indonesia....Gak ada hubungannya.....urusan umat Islam hanya pada Ahok yang telah menistakan Alquran/Islam....dan Islam tidak ada urusan dengan kata minoritas dan etnis Cina yang lain. Jadi...jangan pula dibenturkan Islam dengan kata Cina dan Minoritas.

Umat Islam tidak pernah diajarkan membenci atau memusuhi umat agama lain.... malahan... Umat Islam diwajibkan berlaku baik dan adil oleh ajaran Islam.

Perintah Berbuat Baik pada Non Muslim
Allah Ta’ala berfirman,
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al Mumtahanah: 8-9)

Buat orang yang tidak mengerti dan tam faham Islam....Jangan pernah bilang umat Islam yang menjalankan perintah agamanya secara sempurna (kaffah) ,demgan sebutan Islam Radikal dan Jangan pula mem-Framing membuat Opini Publik bahwa Muslim yang menjalankan Islam secara Kaffah (sempurna) itu sebagai Muslim yang Radikal, Intoleransi, Anti Pancasila, Tidak NKRI dan Tidak Bhinneka Tunggal Ika..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
[البقرة/208]
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.” [Al-Baqarah : 208].
Karena Islam adalah agama yang semua urusan dari yang paling kecil masuk WC, Makan, Tidur sampai urusan besar bernegara dan berpolitik sudah ada aturannya. Dan Muslim yang baik tinggal mengikuti petunjuk dari 2 pondasi dasar Islamnya yaitu; Alquran dan Sunnah...
Karena Islam...agama yang pegangan aqidah/ajarannya berdasarkan alquran dan sunnah.
Jangan pernah bilang Islam Radikal ketika muslim menjalankan secara sempurna ajaran Alquran dan sunnah nya.

رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: تَـرَكْتُ فِـيْكُمْ اَمـْرَيـْنِ لَنْ تَضِلُّـوْا مَا تَـمَسَّكْـتُمْ بِـهِمَا: كِـتَابَ اللهِ وَ سُنَّـةَ رَسُوْلـــِهِ. مالك
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda : “Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu : Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya”.
#Asep Sujana
DKN laptop militer

Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) kembali menggelar aksi damai sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam 212. Aksi bertema "Aksi Simpatik 55" itu akan dimulai Shalat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan berjalan kaki ke Mahkamah Agung (MA), Jumat, 5 Mei 2017.

Undangan Aksi Simpatik 55 bersifat nasional. Umat Islam dari luar Jabodetabek dipersilakan ambil peran dan berpartisipasi sebagaimana pada Aksi 411 dan Aksi 212 sebelumnya. Inti tuntutan pada aksi ini yaitu mendukung penegakan hukum secara berkeadilan dan mendukung hakim kasus penodaan agama untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tujuan Aksi Simpatik 55 adalah mendukung indepedensi hakim dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan agama oleh Ahok. Selain itu, karena adanya rasa ketidakadilan yang telah dilakukan beberapa oknum.

"GNPF selama ini selalu menginginkan pelaksanaan aksi yang bersifat damai. Tidak ada upaya makar atau segala tuduhan yang telah diberikan kepada kami. Umat Islam Indonesia mencintai kedamaian dan toleransi," tegas Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir dan tim advokasi GNPF MUI saat jumpa pers di Aula AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (2/5).

Tim Advokasi GNPF MUI  Dr. Kapitra Ampera membacakan sikap resmi GNPF sebagai berikut :
1) Kami menolak tegas atas pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap Ahok yang diberikan tuntutan sangat ringan.
2) Kami meminta jangan ada intervensi terhadap Majelis Hakim, supaya timbul pelaksanaan hukum yang ideal di Indonesia.
3) Kami meminta, pasal penodaan agama digunakan dalam proses persidangan terhadap Ahok.
4) Kami meminta MA untuk mengawasi Majelis Hakim supaya tidak terjadi intervensi hukum.

"GNPF menyayangkan sikap atas pendeligitimasian fatwa MUI yang telah mendapat kepercayaan dan menjadi panutan umat Islam di Indonesia. Pendeligitimasian dapat berdampak pada pembubaran MUI karena dinilai fatwa yang dikeluarkan tidak efektif," ungkap Ketua GNPF MUI.

Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin menambahkan,  aksi ini adalah sebagai kewajiban sebagai warga negara terkhusus umat Islam yang menginginkan keadilan di negeri ini. Selain itu, aksi ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta yang telah usai. Ini adalah permasalahan hukum.
(rma)


Jakarta - Tekad Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengawal penuntasan proses hukum kasus penodaan agama sudah bulat. Penegakan keadilan menjadi kata kuncinya. Segala upaya akan dilakukan selama itu masih dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir menegaskan, aksi mendatangi Mahkamah Agung (MA) bukanlah kegiatan makar. Aksi Simpatik 55 (5 Mei 2017) ini murni untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan dukungan moril kepada Majelis Hakim agar tetap independen dalam menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aksi ini terjadi karena sudah ada indikasi intervensi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan Ahok dengan tuntutan ringan yang menghilangkan unsur penodaan agama dalam perkara tersebut.

KH Bachtiar Nasir meyakinkan, esensi perjuangan umat Islam tidak ada niat makar sama sekali. Bahkan niat merusak pun tidak ada, apalagi menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Rezim yang adil, kata dia, tidak akan digulingkan karena ada rasa keadilan yang merata kepada rakyat. Sementara rezim yang tidak berlaku adil, pasti akan terguling sendiri akibat ketidakadilan kepada rakyat.

"Dan kami datangi manusia itu hanya sebagai wasilah saja. Kami tidak berharap pada siapa pun karena kami yakin siapa pun yang berkuasa selama dia adil akan tetap langgeng. Tetapi jika sudah tidak adil pasti dia akan tergulingkan. Siapa pun dan apa pun jabatannya. Umat Islam sekarang hanya bermohon kepada Allah SWT. Tidak ada rencana sedikit pun dari kami makar untuk menggulingkan penguasa. Tidak ada niat kami untuk merusak jika ditolak. Tapi berangkat dari masjid dan doa kami pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Dia pasti turunkan keadilan-Nya,” tegas Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat ini saat jumpa pers bersama tim advokasi GNPF MUI di AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (2/4/17).

Dia menjelaskan, kenapa Aksi Simpatik 55 ini dimulai dari Masjid Istiqlal? Menurutnya, karena gerakan umat harus dimulai dari masjid agar kemurnian aksi tidak didomplengi niat buruk para pendompleng. Lalu kenapa digelar di hari Jumat? Karena hari Jumat adalah hari yang mulia bagi umat Islam. Dengan begitu, perjuangan umat Islam tidak lepas dari kemuliaan agama.

Soal target massa, KH Bachtiar Nasir menegaskan, Aksi Bela Islam adalah aksi damai dan aksi simpatik. Karenanya, umat Islam yang merasa wajib membela dan memperjuangkan agamanya, mereka pasti datang sendiri tanpa dikerahkan. Karena itu pula, pendekatan represif kepada umat bukan solusi, karena semakin dilarang, dihalang-halangi, dan diintimidasi, mereka semakin tersulut untuk hadir. Itu terbukti pada Aksi 411 dan 212, GNPF tidak melakukan imbauan masif dan terorganisir, namun mereka berdatangan dari daerah karena ada upaya penggembosan yang menghalang-halangi umat Islam menuntut keadilan dan hak mereka. *

Reporter : muhajir




Gerakan Muslim Kalbar Untuk Jakarta merupakan forum gerakan yang terbentuk atas kesadaran umat Islam Kalbar untuk ikut berperan dalam mengawal proses pemilihan kepada daerah (PILKADA) DKI Jakarta supaya berjalan dengan jujur dan adil. Rombongan Gerakan Muslim Kalbar Untuk Jakarta berjumlah kurang lebih 150 orang, rombongan berangkat dari Kota Pontianak dan telah berada di DKI Jakarta pada hari Jumat (3/3) kemarin pukul 16.30 Wib di bandara Soekarno Hatta.


Rombongan GMK-UJ langsung bergerak menuju Markaz Syariah DPP Front Pembela Islam (FPI) dengan tujuan untuk melakukan silaturrahmi, dan diterima langsung oleh Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib M. Rizieq Shihab dan Ketua Umum DPP FPI KH. Ahmad Shabri Lubis, Lc beserta beberapa Pimpinan FPI di Jl Petamburan pada jumat (3/3) pukul 20.00 Wib.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Bambang Widiyanto, ST memaparkan konsep dan gagasan dari Gerakan Muslim Kalbar Untuk Jakarta dan juga meminta masukan dan saran dari Imam Besar Umat Islam Indonesia atas Konsep dan gagasan tersebut, “Kami sangat mengharapkan sekali masukan dan saran dari Habib (Rizieq) untuk ikut berperan dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta” papar Bambang Widianto. Hal senada juga disampaikan oleh Uray Budianto selaku koordinator GMK-UJ “bahwa yang terpenting kami ingin proses pilkada DKI Jakarta berlangsung Jujur dan Adil”.


Menyikapi hal tersebut, Habib Muhammad Rizieq Shihab sangat menyambut baik gagasan dari GMK-UJ untuk berpartisipasi pada pilkada DKI Jakarta dan sangat berterima kasih atas kunjungan dan dukungan bagi Umat Islam Kalbar. “Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas kedatangan dan dukungan Umat Islam Kalimantan Barat untuk mempersatukan Umat Islam”. Pertemuan berlangsung hingga pukul 22.00 Wib dan ditutup oleh KH. Ahmad Shabri Lubis yang juga sangat antusias dalam Gerakan Muslim Kalbar Untuk Jakarta.

Dalam perjalanan pulang ke penginapan, “Insya Allah besok (hari ini) kami akan bersilaturrahmi ke salah satu pasangan Pilkada DKI Jakarta yaitu Anis-Sandi” ujur Bambang Widianto.

(Kontributor : Hendri Al-Hafiz / Cyber Army Community Kalbar)


Oleh : Prof.Dr.Ir.H. Koesmawan, M.Sc,MBA,DBA
Guru Besar Bidang Manajemen STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

Dalam suasana pemegang KTP DKI sedang menimbang-nimbang, mau pilih “Ahok” atau “Anis”, maka, perlu mencari referensi. Kalau sudah bisa membaca ini, maka semakin jelas, kemana arah mang Engkoes membawa umat Islam dalam memilih gubernur.

Ada pepatah, “Tak tahu, maka tak kenal, Tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta”. Saya bukan pemuja Habib Riziek, tetapi ketika membaca “coretan”, Gunawan Mohammad, entah benar tulisan Gunawan atau bukan intinya, “Mengecam Habib sebagai merongrong pemerintah dan seolah Habib membenci NKRI. Nah dibawah ini, saya kemukakan berita melalui WA pagi ini. Sekedar pembanding rasa ingin tahu kita. Lalu, mohon sebarkan ya, agar pengetahuan umat tentang Habib dan FPI, seimbang. Medsos dan Media Massa, hanya menjelek-jelekan Habib saja. Mari kita pelajari tentang beliau satu persatu.

Pertama, ayah beliau almarhum Habib Husein Syihab merupakan anggota Pandu Arab yang ikut berjuang mengusir penjajah Belanda di Indonesia. Bapak Husein Syihab ini, pernah bekerja di Rode Kruis (kini PMI) dan membantu suplai makanan dan obat-obatan untuk pejuang kemerdekaan. Pernah tangan Bapak Husein Syihab diikat dan diseret dengan kendaraan Jeep, dipenjara dan divonis hukuman mati oleh Belanda. Tapi, berkat bantuan Allah, berhasil kabur dari penjara dan melompat ke Kali Malang meskipun bagian pantatnya tertembak. Ternyata, sang ayah telah mewariskan darah juang untukmu berbhakti kepada Indonesia dengan membawa misi agama dan kemanusiaan. Jadi sungguh Naif, kalau ada orang menuduh Habib sebagai, tidak nasonalis atau anti NKRI, naudzubullah min dzaliq. Kejam amat yah.

Kedua, langkah FPI yang dinilai grasak-grusuk, tukang demo, padahal pasukan putih dan aparat setempat bersama FPI, telah banyak menutup tempat maksiat, perjudian, pelacuran dan narkoba. Bukankah Narkoba itu musuh utama Negara? Kok menuduh Habib seperti tak ada apa apanya sih? Semenara mang engkoes hanya baca berita saja, belum bisa berbuat seperti FPI, mengapa kalian diam saja, FPI berbuat.

Ketiga, Saya, mendengar kabar dari rekan rekan anggota tim penolong peristiwa Tsunami di Aceh, tidak banyak orang tahu,Habib dan dan pasukan putih FPI, adalah evakuator mayat terbanyak, lebih dari100 ribu jenazah, ketika terjadi Tsunami di Aceh, membangun kembali masjid dan musholah, dan menginap di kuburan selama berbulan-bulan lamanya. Saya menangis, bangga dan terharu mendengar kabar ini. Saya tak bisa berbuat apa, sementara FPI berjibaku di Aceh. Tak hanya di Aceh, Habib dan pasukan putih menjadi garda terdepan dalam membantu korban bencana alam, banjir, longsor dan gempa bumi dengan dasar kemanusiaan di hampir seluruh wilayah, jika ada berita musibah, FPI langsung kirim pasukan putihnya. Ya saya Cuma bisa lihat di TV saja. Tega amat yang menyuruh FPI Dibubarkan. Kamu sudah bisa apa.

Keempat, Habib dan FPI, bekerja sama dengan Kemensos RI secara nasional dalam Program Bedah Kampung. Ribuan rumah miskin di puluhan kampung Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Pasuruan, Palu, dan Gresik, berhasil dibedah tanpa memandang apa agama mereka, apakah Habib benci persatuan? Benci perbedaan. Ah sungguh teganya teganya tegaanya orang yang memfitnah Habib.

Kelima, habib dan FPI pernah bekerja sama dengan Kemenag RI dalam Program Pengembalian Ahmadiyah kepada Islam. Ribuan pengikut Ahmadiyah taubat dan masuk Islam. Seperti di Tenjo Waringin Tasik, 800 warga Ahmadiyah kembali pada Islam. Ya Allah bukankah langkah Habib ini sungguh mulia.

Keenam, Habib dan FPI, pernah bekerja sama dengan almarhum Taufiq Kiemas Pimpinan MPR RI dalam pemantapan Empat Pilar RI. Tidak pernah menolak Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika selama ditafsirkan secara benar dan lurus. Maka itu Mantan Menteri Dalam Negeri Indonesia Gamawan Fauzi pernah mengimbau agar Kepala Daerah bisa menjalin kerja sama dengan ormas FPI. Sungguh tega sekali kalau oknum yang ingin membubaran FPI. Mikir dong. Jadi bener kata teman, Warung Padang itu paling demokratis, anda boleh mau pake OTAK atau tidak. Ahir-ahir ini, kurang yang memilih otak, semoga bukan “Rusak Utak”, pinjam kata Prof. Syefii.

Ketujuh Habib sering mengirim bantuan kepada saudara kita yang teraniaya di Palestina dan negeri lainnya, Sayang luput dari pemberitaan yah.

Kedelapan, Habib dan Sejumlah Pemda di berbagai Daerah bekerjasama dalam program kebersihan lingkungan, penyuluhan kesehatan, pemberantasan hama pertanian, penghijauan lahan gundul, dan sebagainya.

Kesembilan, Habb dan pasukan putih sedang melakukan upaya pencegahan banjir Jakarta dengan mereboisasi daerah hulu sungai yang mengarah ke DKI di Pesantren Agrikultural dareah kaki Gunung Pangrango, Megamendung Puncak. Dengan menanam sekitar 40 ribuan pohon dan target 300 ribu pohon tahun ini tertanam di sana. Sehingga dua tahun kedepan ada satu juta pohon untuk reboisasi hutan di mana daerah tersebut ada empat aliran sungai yang mengarah ke Jakarta. Bukankah ini berarti Hibib pernah kerjasama denga Jokowi dan Ahok.

Itulah data-data yang saya terima, saya beri judul “The Nine Golden Ways of Habib and FPI”, semoga dimuat oleh banyak Medsos, lalu disebar luaskan sehingga berubahlah pandangan mereka kepada FPI, yang bener-bener sangat benci sekali. Sungguh keji orang yang bertahan dengan kebenciannya kepada Habib dan FPI. Apa lagi yang punya niat atau coba usulkan Bubarkan FPI. Naudzubullah tsuma naudzulbillah.

Menurut mang Egkoes, biarlah, saudara dan temen-temen saya juga, mereka menilai Habib dan FPInya sebagai, radikal, garis keras, pasukan nasi bungkus, intoleran, teroris dan sebagainya. Biarlah, itu semua menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Seorang temen mang Engkoes ikut-ikutan minor kepada gerakan Habib ini, dinilainya sebagai, “bibit bibit tumbuhnya Radikalisme” dan sebagai “Pemegang Kunci Surga”. Sungguh keji mereka. Tak sedikit, sahabat mang engkoes, USA (Urang Sunda Asli), alumni ITB (pemikir kelas wahid, sebab, masuk ITB disebut putra-putri terbaik), Alumni -SMAN3 (SMA terbaik ujian nasioanalnya secara umum),- yang bersikap - “Minor terhadap Habib dan FPI-nya”, Naudzubillah Tsumma naudzubillah.

Mang Engkoes yakin bahwa Habib dan FPI adalah manusia biasa, yang jauh dari kata sempurna. Berbenahlah wahai sahabatku tercinta, dengan kritikan dan bijaklah menyikapi segala perbedaan. Lanjutkan berbuat yang terbaik untuk negeri ini, bergandeng bersama dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika.” MERDEKA.

Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah baik Habib, FPI dan seluruh Umat Islam pencinta NKRI ini, serta melindungi, menjaga kesehatan dan menjauhkannya dari fitnah dan marabahayanya. AAMIIN. Terima kasih yang mau menyebarkan ini. Lalu, apa hubungannya dengan pemilihan gubernur, nah, kalau memahami tulisan ini, maka jelas, kemana arahnya. Pilih tentunya, gubernur yang menyayangi Habib Rijieq Shihab.

JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan kedatangan tamu terhormat Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Kedatangan ini dijadwalkan pada 1 sampai 9 Maret 2017.

Sekertaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan yang cukup bersejarah bagi Pemerintah Indonesia. Sebab, Raja dari Arab Saudi terakhir datang ke Indonesi pada 1970-an atau sekitar 40 tahun silam.

Tak tanggung tanggung, dalam kunjungan ini Raja Salman akan membawa rombongan sangat besar. "Kurang lebih ada 1.500 orang, 10 Menteri, dan 25 pangeran," kata Pramono di Istana Negara, Selasa (21/2).

Menurut Pramono, selama kunjungan ini, Raja Salman akan berada di Jakarta dari tanggal 1 sampai 3. Kemudian mulai tangal 4 hingga 9 Maret, rombongan ini akan beristirhat di pulau Bali.

Kunjungan yang sangat spesial ini juga membuat Presiden Joko Widodo bakal menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman. Terlebih, pada saat kunjungan Joko Widodo ke Arab Saudi, Raja Salman pun memberikan kehormatan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi.

Pramono menuturkan, untuk pertama kali juga Presiden akan langsung menjemput Raja Salman tepat di pintu pesawat, karena hal tersebut juga dilakukan Raja Salman untuk Joko Widodo. Kedekatan ini memperlihatkan hubungan yang sangat dekat dan erat antara pemimpin Indonesia dan Arab Saudi.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia akan berupaya agar tercipta hubungan dalam hal investasi. Dalam kunjungan ini akan ada penandatanganan investasi antara Saudi Aramco untuk proyek di Cilacap sebesar enam miliar dolar AS. Kemudian ada juga penandatanganan proyek lain yang mencapai 1 miliar dolar AS.

"Kita targetkan akan ada investasi mencapai 25 miliar dolar AS dari Arab Saudi," ujar Pramono.

Sumber : Republika

Musyawarah merupakan perintah Allah S.W.T dan sunnah Rasulullah S.A.W, menaati hasil musyawarah adalah termasuk perintah Allah S.W.T:

"Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Qs. Ali 'Imran: 159)

Maulana Ilyas rah.a. berpesan, "Musyawarah adalah suatu perkara yang besar. Allah S.W.T berjanji apabila kalian duduk bermusyawarah dan bertawakkal kepada Allah S.W.T, maka sebelum kalian berdiri, kalian akan mendapat taufik ke jalan yang lurus."

Rasulullah S.A.W bersabda,

"Barangsiapa yang hendak mengerjakan suatu urusan, lalu ia bermusyawarah dengan seorang muslim, niscaya Allah akan memberinya taufik kepada urusan yang paling benar dan paling baik untuknya." (Hr. Thabrani)

Begitu pentingnya berjamaah dalam kerja dakwah ini, sehingga Allah S.W.T memerintahkan untuk bermusyawarah. Dan Nabi S.A.W mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bermusyawarah agar kehidupan berjamaah tetap terjalin dalam kehidupan umat ini. Musyawarah tidak hanya kerja dakwah, tetapi juga pada setiap urusan.

Musyawarah juga merupakan sifat orang yang beriman, ini dinyatakan dalam firman Allah S.W.T,

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (Qs. as Syura: 38)

Allah S.W.T menjelaskan bahwa perintah musyawarah dihubungkan dengan perintah shalat. Jika shalat adalah rukun Islam, maka musyawarah adalah rukun dakwah, sehingga terjadi kerja sama bukan kerja sendiri sendiri.

Musyawarah adalah asas dari usaha dakwah yang menjadi ruh dalam setiap pengorbanan. Pengorbanan tanpa musyawarah akan sia-sia. Tanpa musyawarah maka kerja berjamaah akan hilang dan pertolongan Allah S.W.T akan menjauh. Karena nushratullah akan datang melalui kebersamaan umat ini.

Dalam Musyawarah tidaklah mengharap bantuan dari dunia, tetapi semata-mata hanya mengharap pertolongan dari Allah S.W.T. Dengan musyawarah kesatuan hati akan terwujud dan akan meningkatkan pikir. Musyawarah adalah ámal berjamaah sebagaimana shalat berjamaáh, bukan sekadar untuk memutuskan sesuatu tetapi untuk membentangkan masalah dengan meminta usulan dari semua orang.

Musyawarah bukan hanya berkumpulnya sekelompok orang, tetapi adanya kesatuan hati, pikir, dan gerak. Sebagaimana di dalam shalat berjamaáh. Ketika shalat seluruh jamaáh satu hati, satu pikir (khusyu'), dan satu gerak.

Sehingga bila duduk dalam musyawarah maka Allah S.W.T akan bukakan jalan keluar dari setiap masalah"

Semoga  Allah S.W.T memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengutamakan musyawarah dalam setiap perkara, terutama dalam membuat keputusan besar yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Wallahu a'lam bisshowab